AS Perlu Perbaiki Urusan Domestiknya Sebelum Memperbaiki Kepemimpinan Globalnya

Jakarta – Amerika Serikat yang saat ini tengah digeruduk krisis politik domestik juga digeruduk krisis politik global dimana kepemimpinan dan hegemoni AS di dunia internasional mulai terkikis eksistensinya. Sebuah pandangan kemudian muncul bahwasanya AS harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah domestiknya sebelum menangani masalah global dan kembali menjaga hegemoninya di dunia internasional. Setidaknya terdapat dua alasan yang membuat AS harus terlebih dahulu membereskan masalah domestik mereka.

Pertama, membangun kembali demokrasi Amerika Serikat, menegakkan kesetaraan dan stabilitas sosial politik di dalam negeri adalah hal penting untuk membangun kembali “brand Amerika” di dunia internasional. Jika negara-negara sekutu dan bahkan musuh AS bisa yakin bahwa AS telah kembali menjadi negara yang tertib dan konsisten dalam menjaga nilai-nilai demokrasi domestik, maka mereka bisa meletakkan kembali kepercayaan mereka terhadap kepemimpinan Paman Sam di masa depan.

Kedua, pemerintahan AS yang baru nanti harus dapat memenangkan kembali kondisi masyarakat AS yang tengah terpecah belah saat ini akibat pilpres. Presiden AS terpilih Joe Biden harus merancang strategi agar bisa mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat AS untuk kebijakan politik luar negerinya. Ambil Tiongkok sebagai contohnya.

Presiden AS terpilih Joe Biden ingin menyaingi Tiongkok, namun di satu sisi lagi juga ingin bekerja sama dengan Tiongkok dalam beberapa bidang yang memungkinkan. Kebijakan komersial disini memainkan peranan penting ketimbang strategi mata uang, perang dagang, atau dominasi geografi. Dan yang menjadi fondasi dari susksesnya penerapan kebijakan komersial terhadap Tiongkok adalah ketika kebutuhan warga biasa AS terpenuhi, mereka mendapatkan kembali pekerjaan mereka dan peluang yang sama akan perdagangan internasional.

Memulihkan kembali “kesatuan negara” Paman Sam barangkali menjadi faktor terpenting yang melandasi kesuksesan kebijakan politik luar negeri pemerintahan Amerika Serikat yang baru nanti.

Sumber: bbc.com / Jonathan Marcus