Walah, Usulan Perdamaian Rusia-Ukraina Prabowo Dinilai Aneh dan Berpihak

Jakarta – Pemerintah Ukraina melalui Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, menyatakan penolakan terhadap proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang diajukan Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto saat menjadi pembicara pada KTT pertahanan Shangri-La Dialog di Singapura akhir minggu kemarin.

Dikutip dari AFP, Menhan Ukraina itu menyatakan bahwa proposal itu aneh dan lebih mirip seperti rencana Rusia ketimbang Indonesia. Oleksii menyampaikan pernyataan tersebut tepat setelah Prabowo mengemukakan gagasan proposal perdamaiannya untuk Rusia dan Ukraina.

Pada proposal perdamaian yang dinyatakan Prabowo itu, ada sejumlah ide yang diusulkan, yakni salah satunya, menghentikan permusuhan dan melakukan gencatan senjata. Di samping itu, ada pula usulan dibentuknya zona demiliterisasi yang dijamin oleh pengamat dan pasukan penjaga perdamaian PBB. Prabowo juga menyarankan untuk dilakukannya referendum pada wilayah yang menjadi sengketa dengan PBB sebagai penyelenggaranya.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko, yang juga hadir di acara KTT pertahanan itu, menegaskan jika tidak ada wilayah yang menjadi obyek perebutan kedua negara sehingga diperlukan referendum. Oleg justru mengatakan jika satu-satunya jalan menuju perdamaian adalah Rusia harus menarik mundur pasukannya dari Ukraina.

“Kedengarannya seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia,” tutur Oleg.

“Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana aneh ini,” tegasnya.

“Di wilayah pendudukan, pasukan Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan pada kemanusiaan dan genosida. Sekarang Rusia berusaha untuk mengganggu serangan balik Ukraina,” tambahnya.

Seperti diketahui, sejumlah negara telah mengajukan proposal perdamaian untuk kedua negara. Tiongkok misalnya, sudah mengajukan proposal perdamaian rancangannya sendiri kepada Rusia dan Ukraina, yang lalu ditanggapi skeptis oleh Uni Eropa.

Sementara negeri Paman Sam dan sekutu Barat telah mendistribusikan miliaran dolar senjata untuk Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya bahkan telah mengirimkan bantuan jet tempur ke Ukraina sejak awal invansi Rusia.

Indonesia sendiri sebagai negara non blok, tak hanya sekali menyampaikan proposal damai untuk kedua negara, seperti dikutip dari AFP. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sempat menyampaikan usulan perdamaian ketika ia mengunjungi Moskow dan Kyiv pada tahun lalu.

Indonesia memberikan suara mendukung resolusi PBB yang mengutuk invansi Rusia ke Ukraina. Namun, hingga kini belum menerapkan sanksi ekonomi terhadap Rusia.

Di lain sisi, Josep Borrel Fontelles selaku perwakilan tinggi dan wakil presiden Komisi Eropa Uni Eropa menyatakan bahwa cara ampuh untuk mencapai perdamaian adalah dengan memutus dukungan militer kepada Ukraina namun kedaulatan Ukraina bakal jatuh.

Josep sendiri menegaskan Uni Eropa tidak akan berhenti mendukung militer Ukraina. Sebab, bila dukungan militer bagi Ukraina dihentikan, maka perdamaian hanya untuk pihak yang kuat.

Dalam data PBB di bulan Mei, perang Rusia Ukraina telah menyebabkan kematian sedikitnya 8.800 warga sipil sejak Februari 2022, dan sebanyak lebih dari 14.900 orang terluka.

Total korban dari warga sipil akibat perang tersebut tercatat sekitar 23.800 orang. Namun, data di lapangan, diperkirakan lebih besar. SW