Unveiling Public Relations Ungkap Sisi Lain Dunia PR: Dari Krisis hingga Post-Truth

Headlights:

• Diskusi Unveiling Public Relations: Mengungkapkan Kisah yang Tak Pernah Diceritakan yang digelar di Gramedia Jalma mengungkapkan gambaran nyata dari profesi PR, mulai dari krisis reputasi, tekanan publik, hingga risiko hukum—terutama di era digital dan post-truth.
• Diskusi menekankan, tanggung jawab komunikasi tidak hanya berada di tangan PR, tapi juga tim produksi dan kreator konten.
• Media sosial bergerak lebih bebas tanpa mekanisme verifikasi yang ketat, sehingga memicu fenomena post-truth, ketika informasi yang keliru dapat diterima sebagai kebenaran.

Jakarta — Profesi public relations (PR) kerap dipersepsikan sebatas urusan pencitraan dan
penampilan. Namun, di balik layar, praktisi PR justru dihadapkan pada krisis reputasi,
tekanan publik, hingga risiko hukum—terutama di era digital dan post-truth, ketika informasi
yang belum terverifikasi dapat menyebar luas dalam hitungan detik.

Gambaran tersebut mengemuka dalam diskusi Unveiling Public Relations: Mengungkapkan
Kisah yang Tak Pernah Diceritakan yang digelar di Gramedia Jalma, Selasa (23/12).

Diskusi ini menghadirkan praktisi sekaligus akademisi public relations Nugroho Agung Prasetyo dan Ketua Perhumas Muda Jakarta Andi Raviali Ramadhan. Nugroho Agung membagikan pengalamannya saat menghadapi krisis besar ketika produk yang ditanganinya dianggap haram oleh sejumlah ulama.

Tekanan publik kala itu menuntut klarifikasi cepat. Namun, langkah pertama yang diambil bukan reaksi spontan, melainkan mengumpulkan fakta dan data secara internal.

“Sebagai PR, kita harus memahami betul product knowledge. Jangan sampai bicara tanpa dasar,” tutur Nugroho.

Ia menekankan bahwa tanggung jawab komunikasi tidak hanya berada di tangan PR, tetapi juga tim produksi dan kreator konten. Setiap konten yang dipublikasikan harus disaring dari sisi regulasi, etika, serta dampaknya terhadap publik. Dalam kasus tersebut, Nugroho memilih berdialog langsung dengan tokoh agama.

“Saya datang dengan niat belajar, bukan untuk dihakimi,” ujarnya.

Dialog itu justru menghasilkan solusi dan membuat proses produksi konten menjadi lebih baik. Menurut Nugroho, tantangan PR semakin kompleks seiring perubahan pola konsumsi media masyarakat. Jika media televisi berada di bawah pengawasan lembaga penyiaran, media sosial bergerak lebih bebas tanpa mekanisme verifikasi yang ketat.

Kondisi ini memicu fenomena post-truth, ketika informasi yang keliru dapat diterima sebagai kebenaran.

“Di media sosial, semua orang bisa menjadi media. Konten hanya tinggal scroll, sehingga harus lebih rasional dan autentik,” imbuh Nugroho.

Ia juga menyinggung adanya social cost dalam setiap krisis, mulai dari hujatan publik, demonstrasi, pemanggilan aparat, hingga kewajiban klarifikasi berulang. Karena itu, tanggung jawab moral menjadi bagian tak terpisahkan dari profesi PR.

Buku Untold Stories yang ditulis Nugroho lahir dari pengalaman tersebut. Menurutnya, PR adalah jembatan antara korporasi dan masyarakat—peran yang menuntut kemampuan berpikir kritis, literasi media, serta kesiapan menghadapi tekanan yang jarang terlihat publik.

“Baru terasa jadi PR itu ketika krisis datang. Kalau semuanya landai, mungkin tidak terasa tantangannya,” sambungnya lagi.

Di satu sisi, Andi Raviali Ramadhan menegaskan bahwa PR pada dasarnya adalah profesi pelayanan publik. Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia ini menilai Untold Stories memberi gambaran nyata tentang bagaimana mengelola media dan menghadapi era post-truth, terutama bagi generasi muda.

“Viralitas bukan tujuan utama. Konten harus berangkat dari edukasi dan tanggung jawab,” cetus Andi.

Ia menilai dunia digital bergerak sangat cepat, di mana influencer maupun pengguna media sosial dapat menciptakan isu dalam waktu singkat. Karena itu, PR harus mampu menentukan konten apa yang layak dirilis dan bagaimana membangun narasi yang tidak menyesatkan publik.

Menjawab pertanyaan peserta terkait konten yang viral dan direpost tanpa izin, Andi menyebut sejumlah langkah yang bisa dilakukan, mulai dari pemberian watermark, koordinasi dengan pihak pelanggar, hingga rilis klarifikasi.

“PR juga harus paham alur algoritma dan punya jejaring dengan platform,” tegas Andi.

Diskusi ini turut menyoroti pentingnya literasi media, tidak hanya bagi generasi muda, tetapi juga orang tua. Kesalahan komunikasi yang dianggap sepele dapat memicu reaksi publik yang luas di ruang digital.

Melalui Unveiling Public Relations, para pembicara menegaskan bahwa profesi PR bukan sekadar soal penampilan atau personal branding. Di era media sosial, personal branding bahkan berkaitan langsung dengan reputasi korporasi.

“Bayangkan kalau PR hanya soal dandan dan senyum. Apakah sanggup menghadapi dunia PR yang sesungguhnya?” tukas Nugroho. SW