Perseteruan Kemenkumham Vs Pemkot Tangsel Berakhir, Begini Ending-nya

THE ASIAN POST, JAKARTA ― Perseteruan dua simbol pemerintahan, Kementerian Hukum dan HAM maupun Pemerintah Kota Tangerang akhirnya mencair setelah keduanya sepakat untuk mencabut laporannya masing-masing dari Kepolisian.

“Jadi yang dipermasalahkan kemarin terkait dengan bangunan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Imigrasi dan pemanfaatan lahan semuanya sudah klir. Tadi telah ada kesepakatan berdua tentunya menarik seluruh pengaduan,” kata Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo  di Jakarta, Kamis (18/7) sore.

Menurut Hadi, tidak hanya menarik pengaduan saja, Pemerintah Kota Tangerang juga sepakat memulihkan pelayanan publik yang sempat tersendat, seperti listrik ataupun sampah.

“Hari ini pulih kembali, sepulang dari sini langsung pulih,” kata dia.

Terkait perizinan dan tata ruangan yang menjadi akar persoalan, lanjut Hadi, kedua belah pihak segera akan diselesaikan sebaik-baiknya dengan difasilitasi Provinsi Banten.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, persoalan di antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Kementerian Hukum dan HAM terjadi hanya karena perbedaan persepsi.

“Dalam tiga hari ke depan akan kita bangun kesepakatan-kesepakatan, kita mulai dengan saling memperbaiki dan menyempurnakan tata ruang,” ujarnya, seperti dilansir Antara.

Pertikaian Pemkot Tangerang dengan Kemenkumham mencuat ke publik ketika Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sempat menyindir Arief saat peresmian Politeknik BPSDM Hukum dan HAM dengan menyebut Arief mencari gara-gara.

Hal itu karena Pemkot Tangerang menuding pembangunan gedung saat itu tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) dan mewacanakan lahan Kemenkumham sebagai lahan pertanian di Pemkot Tangerang. []