Jakarta – Kasus pengoplosan, pengurangan isi, dan mark up harga minyak goreng (migor) subsidi “MinyaKita” benar-benar membuat PDIP marah. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto instruksi ke anak buahnya untuk usut tuntas kasus ini.
“Presiden Prabowo perlu memberi arahan khusus kepada para pembantunya. Soalnya, ini berujung petaka buat rakyat. Sudah pakai duit subsidi, takarannya dicurangi, harga ecerannya naik tinggi. Betul-betul celaka tiga belas ini bagi rakyat,” kecam anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Sadarestuwati.
Sadarestuwati mendesak Presiden agar Mentan, Mendag, dan Kapolri, secepatnya usut kasus ini. Ketiga kementerian yang terlibat langsung dalam proses distribusi migor subsidi ini harus segera menghitung kerugian negara dalam kasus ini.
“Kami bertanya kepada Kementan, Kemendag dan Polri yang terlibat langsung dalam proses itu, ada berapa botol Minyakita yang dicurangi? Berapa jumlah literan yang membuat rakyat dibohongi lagi dan lagi? Jelaskan itu dulu. Ini seperti sunatan massal minyak goreng. Prihatin sekali rasanya,” tegas Sadarestuwati.
Usai menghitung berapa jumlah botol dan literan yang dicurangi, Sadarestuwati meminta instrumen pengawasan dan penegakan hukum, seperti Inspektorat Kementerian, BPK, dan Polri segera turun tangan.
“Jangan main-main. Apalagi main mata dan main saweran. Itu duit subsidi, asalnya dari duit pajak, itu duit rakyat,” tegasnya.
Temuan kasus “MinyaKita”, kata dia, adalah ironi tiada akhir atas penderitaan rakyat. Karena, belum selesai skandal oplosan BBM Pertamina, Bulog yang lambat membeli gabah petani, dan lambatnya pemerintah menahan laju harga pangan, kini diterpa lagi kasus migor subsidi.
“Maka kasus-kasus di atas harus segera di tangani dan dituntaskan secara serius tanpa pandang bulu. Sudah waktunya pemerintah kita bekerja dengan jujur dan benar, karena itu yang bisa menyelamatkan rakyat, bangsa, dan negara,” tutupnya. DW