Partainya Keok, PM Jepang Shigeru Ishiba Mengundurkan Diri
Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengumumkan pengunduran dirinya. Minggu (7/9). (Foto: Istimewa)Jakarta – Perdana Menteri (PM) Jepang, Shigeru Ishiba, mengumumkan pengunduran dirinya pada Minggu (7/9) malam menyusul desakan dari internal usai kekalahan partainya pada Pemilu lalu.
Ishiba didesak bertanggung jawab atas kekalahan Partai Demokrat Liberal (LDP) dalam pemilu parlemen pada Juli lalu yang menjadi peristiwa bersejarah memalukan bagi partainya itu.
Ishiba mengaku, sejatinya dia akan mengundurkan diri meski tanpa desakan internal partainya, usai gagal membawa LDP sebagai pemenang pemilu.
Namun, di saat bersamaan dia tengah melakukan negosiasi tarif impor dengan Presiden AS Donald Trump. Dia tidak ingin ada kekosongan pemerintahan.
“Siapa yang mau bernegosiasi serius dengan pemerintah yang tahu pemimpinnya akan mundur,” ujar Ishiba memberikan alasan kenapa dia baru sekarang mengumumkan pengunduran dirinya, seperti dikutip AFP, Senin (8/9)
“Sekarang negosiasi mengenai langkah-langkah tarif AS telah mencapai kesepakatan, saya yakin ini adalah saat yang tepat,” kata Ishiba dalam konferensi pers.
Dalam kesepakatan yang diteken pada Jumat (5/9) tersebut, Ishiba berhasil menurunkan tarif impor ke AS dari 25% menjadi 15%. “Saya telah memutuskan untuk mundur dan memberi jalan bagi generasi berikutnya,” ujarnya.
Ishiba mengaku akan memulai proses pemilihan ketua partai untuk menentukan penggantinya yang dijadwalkan Oktober. Ia akan tetap menjabat sebagai PM hingga pemimpin baru terpilih dan disahkan oleh parlemen.
Ishiba yang kini berusia 68 tahun sejatinya agak berat untuk melepas posisinya sebagai ketua partai. Sebab, dia baru bisa menjabat ketua partai setelah lima kali mencalonkan diri.
Bahkan, dia baru satu tahun menjabat PM. Makanya, dia menyesali kondisinya saat ini. “Saya gagal berjalan sesuai arah saya sendiri, dan saya bertanya-tanya apa yang seharusnya bisa saya lakukan dengan lebih baik,” ujarnya.
Dia menyesal karena meninggalkan sejumlah agenda yang belum tuntas, seperti kebijakan kenaikan gaji, reformasi pertanian, dan penguatan keamanan Jepang. (DW)
