Lewat Pembiayaan dan Kolaborasi, Pusat Investasi Pemerintah Dorong Perluasan MBG di Pesantren

Jakarta— Pusat Investasi Pemerintah (PIP) mendukung penuh upaya pemerintah dalam memperluas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satunya di lingkungan pesantren.

Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Ismed Saputra menyampaikan, pihaknya akan membantu UMKM dan petani lokal dalam menyediakan kebutuhan peserta MBG di pesantren.

PIP berperan menyediakan pembiayaan berbasis UMKM dalam ekosistem SPPG agar mampu menopang jalannya program secara berkelanjutan.

PIP juga telah berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Komite Percepatan Pemberdayaan Masyarakat (KPPM) dengan memanfaatkan skema pembiayaan UMKM untuk pembangunan Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG).

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan menambahkan, saat ini terdapat sekitar 1.800 SPPG yang sebagian besar masih mengandalkan pembiayaan mandiri.

Maka dari itu, diharapkan lewat kerja sama ini, percepatan pembangunan SPPG mampu mendorong keterlibatan UMKM sebagai pemasok bahan pangan bergizi dan menggerakkan ekonomi masyarakat di lingkungan pesantren.

Dorong Ekonomi Lokal

Pada Juni 2025, pemerintha telah meluncuran program 1.000 SPPG Pesantren. Peletakan batu pertama pembangunan SPPG secara simbolis dilakukan di Pondok Pesantren API ASRI Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Senin (23/6/2025).

Acara itu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Kepala BGN Dadan Hindayana, Direktur Utama PIP Ismed Saputra, Pengasuh Ponpes API ASRI KH. M. Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), Ketua KPPM Baddrut Tamam, dan Anggota DPR RI Abdul Halim Iskandar.

Selain itu, sejumlah pimpinan pondok pesantren se-Jawa Tengah juga ikut menyaksikan peluncuran program ini.

Program 1.000 SPPG ini tak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi santri, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, menghidupkan produktivitas lokal dan menjadi model kemitraan lintas sektor yang bisa direplikasi di seluruh pelosok Tanah Air.

Ketua KPPM Baddrut Tamam turut menyampaikan apresiasi atas langkah bersama yang ditunjukkan oleh PIP, BGN, dan KPPM. Ia menyebut, kolaborasi lintas sektor ini sangat dibutuhkan agar program dapat berjalan meski menghadapi tantangan lapangan.

Sementara Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, program MBG memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan menekan angka kemiskinan jika dirancang sebagai belanja produktif dalam struktur APBN 2025.

“Dari sisi fiskal, selama surplus primer dan pengelolaan utang tetap terjaga, serta dengan kebijakan efisiensi anggaran, maka program MBG masih tergolong aman dan berkelanjutan,” terang Josua.

Menurutnya, keterlibatan UMKM dan petani lokal sebagai rantai pasok bahan pangan akan memperkuat dampak ekonomi dalam program ini.

Misalnya, pembelian gabah, beras, dan komoditas lokal dalam skala besar melalui BULOG diyakini mampu menjaga stabilitas harga dan meningkatkan pendapatan petani.

Keberhasilan program akan sangat bergantung pada validitas data penerima manfaat, transparansi distribusi, dan pengawasan yang ketat. Ia menambahkan, pemerintah harus mengantisipasi potensi inefisiensi agar MBG tidak hanya menjadi belanja sosial jangka pendek, melainkan benar-benar menjadi investasi pembangunan nasional yang menyeluruh. (*)