Keren Ini! Kementerian BUMN Siapkan Aturan Untuk Dukung KPR Masyarakat Bawah

Bandung— Kementerian BUMN siap mendukung Bank Tabungan Negara (BTN) untuk menggodok aturan dan strategi agar mendongkrak kinerja kredit pemilikan rumah (KPR) untuk masyarakat menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, saat ini yang menjadi tantangan dalam mengoptimalkan serapan sektor perumahan yakni nominal angsuran yang dinilai terlalu tinggi.

Kata dia, perlu ada inovasi produk dan juga skema pembiayaan yang murah agar bisa menekan beban angsuran dari konsumen. Sehingga, permintaan masyarakat untuk membeli rumah akan meningkat.

“Intinya, kalau buat pembeli rumah, yang penting cicilannya. Jadi, kita lagi berinovasi dengan produk supaya dengan tenor lebih panjang, cicilannya bisa Rp1 juta,” ujar Tiko, sapaan Kartika Wirjoatmodjo, usai kunjungan ke Samesta Pasadana di Kabupaten Bandung dalam rangka mendukung program tiga juta rumah, Rabu (27/8).

Sebab, kata dia, jika angsuran kepemilikan rumah melebihi angka rata-rata 30% penghasilan masyarakat menengah ke bawah, maka akan sulit untuk merealisasikan hal ini.

“Kita tahu kalau dari daya beli, misalnya orang berpenghasilan Rp5 juta, (perhitungan) bank itu 30% maksimum (penghasilan untuk cicilan), kan Rp1,5 juta. Artinya, kalau kita mau menjangkau lebih panjang penghasilan Rp4 juta, memang tenornya harus diperpanjang,” jelasnya.

Sehingga, lanjut dia, dua sisi, yakni efisiensi harga rumah dan juga pembiayaan, harus lebih disesuaikan dengan profil nasabah saat ini.

“Supply-nya kita coba rumahnya ini dengan seefisien mungkin supaya masuk di harga yang tepat tadi. Tapi juga dari sisi pembiayaannya kita bikin supaya lebih panjang dengan hitungan baik melalui FLPP maupun subsidi bunga,” jelasnya.

Tiko juga memastikan, secara perlahan harga rumah subsidi akan disesuaikan dengan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan menengah agar kesenjangannya tidak terlalu jauh.

“Kita harap nanti pelan-pelan harga subsidi harus naik juga. Karena yang subsidi sekarang Rp166 juta. Itu sedang kita usulkan supaya ada penyesuaian karena secara nilai material, bahan baku, dan lain-lain sudah tidak memadai,” ujarnya.

Sehingga nantinya, kata dia, kualitas antara rumah bersubsidi dan rumah berpenghasilan menengah kualitasnya tidak terlalu jauh berbeda. (DW)