Kepercayaan Fondasi Negara untuk Berfungsi

Oleh Yazid Bindar, Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung.

NEGARA merupakan sebuah bangunan besar yang tidak hanya berdiri di atas konstitusi dan wilayah geografis, tetapi lebih mendalam lagi, ia berdiri di atas fondasi kepercayaan publik yang berlapis-lapis.

Kepercayaan ini adalah energi tak kasat mata yang memungkinkan roda birokrasi berputar, hukum dipatuhi secara sukarela, dan kebijakan nasional mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Dalam sistem negara yang sehat, setiap lapisan mulai dari tingkat paling bawah hingga puncak kepemimpinan harus mendapatkan mandat moral dari rakyatnya.

Ketika kepercayaan ini mengalir deras dari bawah ke atas, negara menjadi entitas yang sangat kuat, adaptif terhadap krisis, dan mampu menjalankan fungsinya untuk menyejahterakan rakyat secara optimal.

Namun, stabilitas ini sangat bergantung pada integritas setiap lapisan tersebut. Jika kita membayangkan negara sebagai sebuah piramida, maka setiap blok penyusunnya adalah representasi dari kehadiran negara dalam kehidupan warga.

Kepercayaan rakyat bertindak sebagai semen yang merekatkan blok-blok tersebut agar tidak bergeser saat diterpa badai ekonomi atau politik. Sebaliknya, jika semen kepercayaan itu mulai retak dan mengering, maka bangunan negara akan mulai goyang.

Ketidakpercayaan yang dibiarkan menumpuk akan menciptakan celah-celah keraguan yang pada akhirnya menuju pada tanda-tanda ketidakberfungsian sistem secara sistemik, di mana negara ada secara fisik tetapi kehilangan jiwanya.

Fondasi Akar Rumput dan Pelayanan Publik Terdekat

Lapisan paling bawah dalam struktur negara adalah pemerintahan level terdekat yang bersentuhan langsung dengan kehidupan harian rakyat, seperti kelurahan, desa, hingga kecamatan. Inilah “wajah” pertama negara yang ditemui warga saat mereka membutuhkan administrasi kependudukan, izin usaha mikro, atau bantuan sosial dasar.

Di lapisan inilah kontrak sosial pertama kali diuji secara nyata. Jika pelayanan di tingkat ini efisien, transparan, dan bebas dari pungutan liar, rakyat akan merasa bahwa negara benar-benar hadir untuk melayani. Perasaan dihargai sebagai warga negara di tingkat lokal ini membangun kepercayaan dasar yang menjadi modal sosial bagi kestabilan nasional di level yang lebih tinggi.

Kehilangan kepercayaan pada lapisan paling bawah ini sering kali bermula dari praktik birokrasi yang berbelit-belit dan mentalitas pejabat yang merasa sebagai tuan, bukan pelayan.

Ketika rakyat melihat bahwa akses terhadap hak dasar mereka harus melalui “pintu belakang” atau suap, maka benih-benih kebencian mulai tumbuh. Rakyat yang merasa dikhianati di level terdekatnya akan mulai bersikap apatis terhadap program-program pemerintah.

Dampaknya adalah munculnya ketidakpatuhan sipil skala kecil, di mana masyarakat cenderung mengabaikan aturan lokal dan mencari solusi di luar sistem formal. Jika kepercayaan di lapisan dasar ini runtuh, negara kehilangan pijakannya yang paling luas, menyebabkan seluruh struktur di atasnya kehilangan daya dukung dari massa rakyat.

Penegakan Hukum sebagai Pilar Ketertiban Sosial

Di atas lapisan pelayanan dasar, terdapat lapisan penegakan hukum yang mencakup kepolisian, kejaksaan, dan sistem peradilan. Fungsi utama lapisan ini adalah menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi setiap individu tanpa memandang status sosial atau kekayaan.

Kepercayaan rakyat pada penegak hukum adalah syarat mutlak bagi terciptanya ketertiban sosial yang berkelanjutan. Selama rakyat percaya bahwa hukum bertindak sebagai wasit yang adil, mereka akan menyerahkan penyelesaian konflik kepada negara. Kepercayaan ini memberikan rasa aman yang memicu produktivitas ekonomi dan keharmonisan sosial, karena setiap orang tahu bahwa hak mereka dilindungi oleh sistem yang imparsial.

Kondisi berubah menjadi sangat berbahaya ketika rakyat kehilangan kepercayaan pada lapisan penegakan hukum ini. Jika hukum dianggap sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan, atau jika terlihat ada perlakuan istimewa bagi kaum elite sementara rakyat kecil ditindak dengan keras, negara akan masuk ke dalam kondisi ketidakteraturan tinggi.

Ketidakpercayaan ini memicu berbagai tindakan seperti sikap apatis, sikap mencibir, sikap putus asa, sikap tidak mau tau, dan bahkan ada juga yang mengolok olok negerinya sendiri dan ada juga yang memberikan protes dengan ucapan lebih baik pergi saja dari negeri ini. ngin meninggalkan negeri ini.

Masyarakat merasa sistem peradilan tidak lagi bisa diandalkan. Tanpa kepercayaan pada hukum, negara kehilangan wibawa moralnya untuk mengatur perilaku warga. Ketidakteraturan ini menciptakan ketakutan sistemik, menghambat investasi, dan merusak moralitas bangsa, di mana kekuatan fisik atau uang menjadi hukum yang sesungguhnya di lapangan.

Birokrasi Menengah dan Eksekusi Kebijakan Strategis

Lapisan berikutnya adalah birokrasi menengah dan kementerian-kementerian teknis yang bertugas menerjemahkan visi besar pemimpin menjadi program kerja yang konkret.

Lapisan ini adalah mesin penggerak pembangunan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur fisik. Kepercayaan rakyat di lapisan ini diukur dari efektivitas dan dampak nyata yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Jika pembangunan berjalan tepat sasaran dan dana publik dikelola secara akuntabel, rakyat akan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan-kebijakan strategis pemerintah, termasuk kepatuhan dalam membayar pajak sebagai bentuk kontribusi timbal balik kepada negara.

Namun, apabila lapisan birokrasi ini terjangkiti wabah korupsi yang terstruktur dan inefisiensi yang akut, negara akan menunjukkan tanda-tanda kegoyangan yang serius.

Ketika rakyat melihat anggaran negara yang berasal dari keringat mereka dihambur-hamburkan untuk proyek-proyek yang tidak relevan atau dikorupsi secara berjamaah, maka terjadilah resistensi kebijakan.

Rakyat akan enggan berpartisipasi dalam agenda-agenda nasional karena yakin bahwa manfaatnya hanya akan dinikmati oleh segelintir elite birokrasi. Ketidakpercayaan di level ini mengakibatkan macetnya roda pembangunan dan membuat fungsi negara menjadi mandek, seolah-olah mesin besar yang kehilangan tenaga karena banyaknya kebocoran di setiap komponennya.

Distribusi Kesejahteraan dan Keadilan Ekonomi

Sistem ekonomi dan lembaga keuangan negara berdiri sebagai lapisan yang menjamin keberlangsungan hidup materiil rakyat. Negara dikatakan berfungsi dengan baik bila rakyat percaya bahwa sistem ekonomi memberikan peluang yang adil bagi setiap warga untuk sejahtera.

Kepercayaan terhadap stabilitas mata uang, keadilan distribusi sumber daya alam, dan perlindungan terhadap hak milik merupakan fondasi bagi pertumbuhan yang inklusif. Dalam kondisi kepercayaan yang tinggi, masyarakat memiliki harapan masa depan yang cerah, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk berinvestasi dalam pendidikan dan keterampilan guna mendukung kemajuan bangsa secara kolektif.

Sebaliknya, jika rakyat merasa bahwa sistem ekonomi negara hanya didesain untuk memperkaya kelompok tertentu atau para oligarki, kepercayaan akan merosot tajam.

Ketidakpercayaan pada lapisan ekonomi ini sering kali memicu kecemburuan sosial yang mendalam dan protes massa yang destruktif. Saat rakyat kehilangan harapan untuk hidup layak karena inflasi yang tak terkendali atau penguasaan sumber daya oleh segelintir orang, negara berada dalam kondisi ketidakteraturan ekonomi yang parah.

Kehilangan kepercayaan di sini berujung pada pelarian modal ke luar negeri, penurunan daya beli, dan meningkatnya angka kriminalitas akibat kemiskinan sistemik, yang secara perlahan melumpuhkan fungsi negara dalam menyediakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Kepemimpinan Puncak dan Legitimasi Moral Bangsa

Di puncak tertinggi struktur negara terdapat kepemimpinan nasional, yang meliputi kepala negara, kabinet utama, dan lembaga legislatif tertinggi. Lapisan ini adalah kemudi yang menentukan arah masa depan bangsa dan simbol kedaulatan rakyat.

Kepercayaan pada level puncak bersifat sangat krusial karena menyangkut otoritas moral dan legitimasi kepemimpinan. Selama rakyat percaya bahwa pemimpin mereka bekerja dengan jujur demi kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan, mereka akan bersedia memberikan dukungan penuh, bahkan dalam situasi tersulit sekalipun, seperti saat menghadapi pandemi atau krisis keamanan internasional.

Bencana sesungguhnya bagi sebuah negara terjadi ketika rakyat kehilangan kepercayaan pada kepemimpinan level puncaknya. Jika pemimpin dianggap telah berkhianat, melakukan kebohongan publik, atau memanipulasi hukum demi melanggengkan kekuasaan, maka negara tersebut bergerak menuju ketidakberfungsian total.

Krisis kepercayaan di puncak mengakibatkan segala kebijakan dan perintah dari atas tidak lagi memiliki kekuatan moral untuk ditaati. Negara hanya akan berjalan di atas kertas, sementara di lapangan, rakyat sudah tidak lagi menganggap pemerintah memiliki hak untuk memerintah.

Dampak Kumulatif Keruntuhan Kepercayaan Sistemik

Ketika ketidakpercayaan rakyat merambat dan menumpuk dari lapisan paling bawah hingga ke puncak kepemimpinan, negara masuk ke dalam siklus kehancuran yang saling memperkuat satu sama lain.

Ketidakpercayaan pada pelayanan lokal menciptakan masyarakat yang apatis; ketidakpercayaan pada hukum menciptakan anarki; dan ketidakpercayaan pada pemimpin menciptakan krisis legitimasi.

Gabungan dari semua ini menyebabkan negara kehilangan fungsinya sebagai pelindung dan pengatur. Negara dalam kondisi ini akan kesulitan menghadapi ancaman dari luar maupun gejolak dari dalam, karena tidak ada lagi kesatuan visi dan kepercayaan yang merekatkan seluruh elemen bangsa.

Kehilangan kepercayaan yang merata di setiap lapisan akan membawa negara pada titik nadir ketidakteraturan. Fungsi-fungsi dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan akan lumpuh karena sistem tidak lagi mendapatkan “bahan bakar” berupa kepatuhan dan dukungan rakyat.

Rakyat akan merasa bahwa kontrak sosial telah batal secara sepihak oleh negara, sehingga mereka merasa bebas untuk mencari perlindungan pada kelompok-kelompok lain di luar negara.

Inilah tahap di mana sebuah negara menjadi “negara gagal”, di mana otoritas pusat tetap ada secara formal tetapi kehilangan kendali efektif atas kehidupan warganya, menyebabkan penderitaan massal dan hilangnya harapan bagi generasi mendatang.

Memulihkan Kontrak Sosial dan Kepercayaan Publik

Upaya membangun kembali kepercayaan yang telah runtuh bukanlah perkara mudah dan tidak bisa dilakukan hanya dengan retorika politik atau pencitraan sesaat. Pemulihan kepercayaan memerlukan langkah nyata di setiap lapisan secara bersamaan.

Di tingkat bawah, layanan publik harus didigitalisasi untuk menghilangkan celah korupsi dan meningkatkan transparansi. Di lapisan hukum, penegakan hukum harus dilakukan secara radikal terhadap mereka yang menyalahgunakan kekuasaan agar rakyat melihat bahwa keadilan masih eksis.

Pemimpin di tingkat puncak harus menunjukkan keteladanan dengan integritas yang tak tergoyahkan, serta berani mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat meskipun harus mengorbankan kepentingan kelompoknya sendiri.

Kepercayaan adalah mata uang paling berharga dalam politik dan pemerintahan. Tanpa kepercayaan, kebijakan terbaik sekalipun tidak akan pernah bisa dijalankan dengan efektif.

Negara yang kuat adalah negara yang berhasil menjaga agar setiap lapisannya selalu berada dalam radar pengawasan publik yang sehat dan memiliki mekanisme akuntabilitas yang jelas.

Hanya dengan memulihkan rasa percaya rakyat bahwa sistem ini bekerja untuk kepentingan mereka, sebuah negara dapat bangkit kembali dari keterpurukan.

Negara bukan sekadar alat kekuasaan, melainkan sebuah pengabdian panjang untuk mewujudkan cita-cita bersama, yang hanya bisa dicapai jika jembatan kepercayaan antara rakyat dan penguasa tetap berdiri kokoh.

Refleksi Keberlangsungan Negara

Kesimpulannya, arsitektur negara yang kuat sangat bergantung pada kepercayaan yang sehat dari rakyat di setiap lapisannya. Setiap lapisan mulai dari ketua RT, lurah, polisi, jaksa, menteri, hingga presiden, memegang tanggung jawab sejarah untuk menjaga amanah tersebut.

Jika amanah dijaga, negara akan berfungsi secara otomatis karena rakyat akan mendukung setiap langkah pembangunannya. Namun, jika pengkhianatan terhadap amanah menjadi budaya, maka keruntuhan hanyalah masalah waktu.

Negara yang berfungsi adalah negara yang rakyatnya merasa bangga menjadi bagian di dalamnya karena mereka percaya bahwa setiap keringat dan pajak yang mereka berikan dikelola dengan penuh integritas.

Sebagai warga negara dan penyelenggara negara, sangat penting untuk menyadari bahwa setiap tindakan yang merusak kepercayaan publik adalah langkah nyata menuju pelemahan negara itu sendiri.

Menjaga kepercayaan bukanlah pilihan, melainkan keharusan bagi siapa pun yang ingin melihat negaranya tetap tegak berdiri di tengah persaingan dunia yang semakin keras.

Keberfungsian negara tidak ditentukan oleh seberapa keras suara pemimpinnya, melainkan seberapa dalam keyakinan rakyat bahwa pemimpin dan sistemnya benar-benar bekerja untuk kemaslahatan mereka. Mari kita jaga setiap lapis kepercayaan ini agar bangunan negara kita tetap kokoh, adil, dan sejahtera untuk selama-lamanya.