Hindari Kepadatan Mudik, Pemerintah Terapkan One Way dari Cikarut hingga Brexit

THE ASIAN POST, JAKARTA ― Dirjen Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi mengatakan, pemerintah akan menerapkan sistem one way di jalur sepanjang tol Trans Jawa saat mudik Lebaran 2019.

“Kenapa one way? Karena ada kecenderungan masyarakat mudik dengan rombongan, bisa 2-3 mobil. Kalau ada yang (bernomor) ganjil dan yang genap pasti akan terpisah mobilnya,” kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (9/5).

Selain itu, lanjutnya,  jika diberlakukan ganjil-genap, sementara masyarakat tidak tahu, maka akan berisiko terjadi penumpukan  di pintu-pintu yang akan diberlakukan ganjil genap.

“Sehingga cenderung memilih one way,” kata Budi merujuk hasil rapat yang dilakukan bersama Kakorlantas Polri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), dan Jasa Marga.

Budi mengatakan, sistem one way ini akan diberlakukan untuk arus mudik mulai dari Cikarang Utama sampai dengan KM 262/Brebes Barat.

“Kendaraan dari arah timur nanti dari Brebes barat akan keluar menggunakan jalan arteri atau jalan negara sampai ke Cirebon kemudian Indramayu sampai ke Jakarta. Ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei-2 Juni dan berlangsung selama 24 jam,” kata Dirjen Budi.

Untuk arus balik, kata dia, mulai dari Palimanan sampai KM 29. Sehingga, masyarakat yang dari Jakarta ke arah Bekasi masih bisa menggunakan jalan, karena tahun sebelumnya mendapat protes juga dari masyarakat Bekasi.

“Sehingga sekarang masyarakat Bekasi yang dari Jakarta tidak terkena aturan ini,” katanya.

Pada minggu pertama Mei, lanjut Budi,  kebijakan ini akan difinalisasi.

Budi meminta agaar semua Dirjen Kementerian/Lembaga terkait termasuk pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan sosialisasi.

“Semua jajaran di sepanjang jalan negara akan terlibat untuk sosialisasi seperti kata Kapolri. Kita punya cukup waktu untuk menyampaikan pada masyarakat dan cukup waktu untuk menyiapkannya. Perlu semacam rambu atau petunjuk arah untuk kesiapan dari Jasa Marga,” jelas Budi.

Hal ini sesuai dengan harapan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno, yang mengatakan, Pemerintah harus lebih gencar lagi saat melakukan sosialisasi mengenai kebijakan ini.

“Sehingga masyarakat yang mau ke Jakarta akan berpikir harus melewati jalur yang mana, karena jalur non tol Jakarta-Cikampek ini banyak yang tidak tahu karena terbiasa dengan jalan tol dan tidak terpelihara,” jelas Djoko. []