Gap Kinerja Menganga! Public All In ke Sherly, Rapor Pemprov Maluku Utara Cuma 61,3 Persen

Jakarta – Di balik tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah, survei terbaru Indikator Politik Indonesia menemukan adanya selisih mencolok antara figur dan sistem di Maluku Utara.

Saat kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara dibedah ke dalam 23 sektor, rata-rata kepuasan publik tercatat 61,3 persen. Angka ini berjarak cukup jauh dari approval rating Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda yang mencapai 85,1 persen.

Direktur Eksekutif Indikator, Burhanudin Muhtadi, memaparkan bahwa selisih ini menunjukkan adanya ekspektasi tinggi masyarakat yang belum sepenuhnya terkonversi dalam seluruh kerja teknis birokrasi.

“Sementara di awal publik approval terhadap kinerja Gubernur Sherly 85,1 persen. Terjadi gap yang cukup signifikan. Jadi publik percaya terhadap kinerja Gubernur Sherly, tapi mereka punya catatan yang cukup banyak terhadap kinerja Pemprov,” ujarnya, (4/3/2026).

Hasil temuan ini ia sampaikan dalam paparan publik berjudul “Rapor Tahun Pertama Gubernur Sherly” berdasarkan survei opini publik yang dilakukan pada 13–23 Februari 2026 melalui wawancara tatap muka.

Adapun, jumlah sampel mencakup 820 orang yang dipilih menggunakan metode multi-stage random sampling, di mana margin of error plus minus sebesar 3,5%.

Burhanudin menyatakan, dalam survei tersebut, kualitas layanan kesehatan daerah menjadi sektor dengan kepuasan tertinggi, yakni 74 persen. Penyediaan jaringan listrik menyusul dengan 73 persen. Begitu pula jaminan layanan kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan SLTA yang sama-sama berada di angka 73 persen.

Namun di sisi lain, pembinaan koperasi hanya mencatat 46 persen kepuasan. Pengelolaan sampah berada di angka 48 persen.

Sementara kemudahan akses permodalan serta penyelesaian konflik kepemilikan lahan masing-masing berada di angka 52 persen.

Burhanudin menekankan bahwa dengan margin of error 3,5 persen, sejumlah sektor tersebut berada di batas tipis mayoritas.

“Jadi dengan margin of error 3,5 persen, kita tidak bisa mengatakan secara konklusif, apakah kepuasan terkait dengan item ini mayoritas atau tidak,” jelasnya.

Ia juga menegaskan perhitungan agregat seluruh sektor yang diuji.

“Kalau kita rata-rata, saya sudah hitung ada 23 item kinerja Pemprov di mata warga Maluku Utara. Rata-rata tingkat kepuasan dari 23 bidang yang dinilai oleh publik Maluku Utara itu mencapai 61,3 persen,” paparnya.

Modal Politik Kuat, Tantangan Teknis Menanti

Temuan ini sekaligus menjadi catatan strategis bagi kepemimpinan Sherly Tjoanda. Tingginya approval rating dari publik menunjukkan legitimasi yang kokoh. Namun, tantangan berikutnya adalah menyelaraskan ekspektasi tersebut dengan kinerja teknokratik di semua sektor.

“Ini sekaligus masukan buat Sherly bahwa publik approval yang tinggi terhadap beliau itu belum disistematikan dalam urusan teknokratik dalam bentuk tingkat kepuasan publik Pemprov yang beliau pimpin. Jadi ini it takes two to tango ya kan,” tegas Burhanudin.

Evaluasi ini juga berlangsung dalam konteks tekanan fiskal nasional akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp270 triliun. Dengan kondisi tersebut, orkestrasi antara kepemimpinan dan birokrasi menjadi kunci agar jurang persepsi kinerja dapat semakin dipersempit.

Survei ini menegaskan satu hal, yaitu kepercayaan publik sudah sangat tinggi terhadap Gubernur Sherly. Pekerjaan berikutnya adalah memastikan mesin birokrasi bergerak secepat harapan masyarakat. (*) RAL