Eks Menkeu Bambang Soroti 8 Janji Cepat Prabowo-Gibran, Realistiskah Dikejar?

Jakarta— Pengamat Ekonomi Bambang Brodjonegoro menyoroti 8 program “Hasil Terbaik Cepat” yang kerap digaungkan presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu ia sampaikan dalam acara dalam acara Infobank Banking Mastery Forum 2024 bertajuk “How to Navigate Business in Government Transition”, di Shangri-La Jakarta, Kamis, (29/8/2024).

Sebagaimana diketahui, program prioritas tersebut diawali janji untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Untuk merealisasikan hal ini, kata Bambang, diperlukan lahan pertanian yang luas. Sementara, lahan pertanian yang ada di Pulau Jawa sudah tidak cukup untuk menunjang ketahanan pangan (food security).

“Karena itu akhirnya pakai food estate, yang barangkali tidak 100 persen berhasil, tapi harus diupayakan. Ada proses, tapi yang penting perlu lahan. Dan lahan itu sangat kurang di Indonesia. Produktivitasnya juga harus ditingkatkan,” ujarnya, saat membuka acara Infobank Banking Mastery Forum 2024.

Bambang kemudian berbicara soal program kenaikan gaji ASN yang sering digaungkan sebagai janji manis. Menurutnya, kenaikan gaji ASN menjadi angin segar untuk memperbaiki daya beli masyarakat.

Sebab, lanjutnya, salah satu isu terbesar dalam ekonomi nasional ialah menyangkut daya beli. Kendati ekonomi RI tumbuh di atas 5 persen, namun daya beli masyarakat tampak melemah. Bahkan, jumlah orang yang sebelumnya terkategori sebagai kelas menengah malah menurun dalam empat tahun terakhir.

“Harusnya kalau negara itu tumbuh, yang ikut tumbuh utamanya bukan kelas atas. Yang tumbuh ialah kelas menengahnya dan angka orang miskinnya menurun. Yang terjadi sekarang, meski kita tumbuh tapi kelas menengah menyusut, turun sekitar 4 persen di antara 2019–2023,” terangnya.

Merosotnya daya beli masyarakat sebagian besar dipengaruhi oleh dampak Covid-19 yang membuat banyak karyawan di-PHK dan pengusaha terpaksa gulung tikar. Ditambah, nilai tukar rupiah di saat itu sempat lemah disusul inflasi harga pangan yang tinggi.

Tax Ratio Rendah dan Makan Gratis

Bambang lantas menyinggung soal pendirian badan penerimaan negara yang menurutnya memang perlu dilakukan. Ia menilai, selama ini tax ratio Indonesia masih sangat rendah, sehingga pemerintah susah membiayai program-program yang dibutuhkan.

“Tax Ratio kita satu dari yang terendah di ASEAN. Kalau hanya tax (penerimaan pajak) saja terhadap GDP Cuma 10 persen. Padahal tarif pajaknya jauh di atas 10 persen. Saya cek di Australia, tax ratio-nya 23 persen. Makanya, pemerintah Australia kelihatannya kaya, sering ngasih bantuan ke Indonesia. Duitnya banyak dari tax payers, sedangkan kita terbatas,” sambungnya.

Soal makan bergizi gratis, menurut Bambang, program ini akan memutar ekonomi di setiap daerah dan menjadi peluang bagi industri keuangan, seperti halnya BPR.

Dengan adanya makanan bergizi gratis, UMKM dan warga di daerah berkesempatan menjadi produsen dan supplier untuk menyediakan bahan makanan yang dibutuhkan. Di situ, perbankan bisa memberikan kredit kepada pengusaha mikro kepada para petani, nelayan, supplier, yang menyuplai kebutuhan untuk program tersebut.

Terakhir, kata Bambang, menyangkut program rumah murah dan peningkatan produktivitas lahan pertanian. Di sisi suplai, bank berkesempatan besar memberikan kredit kepada developer dan pembeli.

“Kalau Jokowi mungkin fokus infrastruktur jalan dan bendungan. Kalau Prabowo saya baca fokus pada rumah. Barangkali ini bisa menjadi peluang bisnis bagi bank umum dan BPR untuk masuk ke segmen itu,” tutupnya.

Sebagaimana diketahui, janji prioritas yang kerap digaungkan Prabowo Subianto meliputi, peningkatan produktivitas pertanian, Kartu Kesejahteraan, menaikkan gaji ASN, pembangunan desa dan pemberian BLT,

Kemudian, mendirikan Badan Penerimaan Negara, makan bergizi gratis, pembangunan sekolah unggul dan rumah sakit, dan terakhir rumah murah dan peningkatan produktivitas lahan pertanian. (*) Ranu Arasyki Lubis