Nusa Dua — Muhaimin Iskandar (Cak Imin) kembali diberi amanat untuk menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Muktamar VI PKB di Nusa Dua, Bali, Sabtu (24/8) malam.
Usai terpilih, Cak Imin mengungkapkan rencana ke depan terhadap partai yang dipimpinnya sejak 26 tahun silam itu. Dia menginginkan, PKB bebas dari pengaruh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
“Tentu ini amanat yang paling berat, bagaimana PKB harus mandiri tidak bergantung pada siapa pun,” ujar Cak Imin di lokasi Muktamar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC).
Cak Imin mengaku telah berdiskusi dengan para ulama soal dampak setelah PKB tidak didukung PBNU di Pilpres 2024 lalu. Dia mengklaim, perolehan suara PKB justru meningkat di Pemilu.
“Memang perbincangan di antara para kiai, momentum PBNU tidak mendukung PKB saat pemilu kemarin dan menghasilkan hasil yang bagus, malah justru berkah untuk PKB untuk benar-benar independen dan mandiri,” tuturnya.
Makanya, dia berharap, kepemimpinannya dalam lima tahun mendatang membawa PKB mandiri dan tidak bergantung kepada organisasi apa pun.
“Karena setelah independen dan mandiri, maka PKB tidak lagi bergantung pada lembaga maupun organisasi mana pun,” ujarnya.
TERPILIH AKLAMASI
Cak Imin resmi kembali terpilih menjadi Ketum PKB periode 2024-2029 setelah melalui sidang pleno Muktamar PKB. Seluruh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB yang tersebar di 38 povinsi menyepakati Cak Imin menjadi ketua umum secara aklamasi.
Terpilihnya kembali Cak Imin mengokohkan posisinya sebagai Ketum PKB sejak 2005 atau untuk kali keempat. Sebelumnya dia menjabat Sekjen PKB.
Terpilihnya kembali Cak Imin di tengah konflik antara PBNU dan PKB yang semakin memanas. Hal ini terjadi setelah setelah DPR membentuk pansus haji.
Pansus haji yang diinisiasi oleh Cak Imin selaku Ketua Pengawas Haji DPR dinilai PBNU sebagai langkah untuk menyerang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, adik dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.
Atas sikap Cak Imin tersebut, PBNU merespon dengan membentuk tim khusus untuk mendalami konflik PKB dan PBNU. DW