Jakarta– Ini langkah yang diambil pemerintah Vietnam untuk efisiensi anggaran negara: membubarkan seluruh distrik (kabupaten/kota) dan memensiunkan 80 ribu pegawai pemerintah.
Keputusan yang akan berlaku per 1 Juli 2025 itu diambil setelah Vietnam secara resmi mengesahkan amandemen konstitusi dalam sidang Majelis Nasional, Senin (16/6) lalu.
Seluruh anggota delegasi yang berjumlah 470 delegasi memberikan suara secara bulat untuk memberikan keputusan tersebut.
Amandemen ini akan merampingkan struktur pemerintahan Vietnam menjadi dua tingkatan saja, yaitu provinsi dan komune, mengakhiri keberadaan pemerintahan tingkat kabupaten dan kota (distrik) yang selama ini menjadi bagian dari sistem administrasi.
Vietnam memiliki 58 provinsi dan 5 kota yang berada pada tingkat yang sama dengan provinsi.
Ke-63 provinsi ini kemudian dibagi lagi menjadi distrik, kota provinsi, dan tingkat kota distrik, yang pada akhirnya dibagi lagi menjadi kota tingkat kecil lagi yang disebut komune.
Sistem komune seperti ini lazim diterapkan di pemerintahan yang menganut sistem komunis dalam pemerintahannya.
“Ini adalah tonggak sejarah. Resolusi ini menandai dimulainya kelembagaan yang menyeluruh dan meletakkan dasar konstitusional bagi sistem politik yang lebih ramping dan efektif,” ujar Wakil Ketua Reformasi Majelis Nasional Nguyen Khac Dinh seperti dikutip CNA, Selasa (17/6).
Langkah ini, kata Nguyen, merupakan bagian dari upaya besar pemerintah Vietnam untuk memangkas belanja negara dan meningkatkan efisiensi birokrasi.
Sebelumnya, parlemen juga telah menyetujui penggabungan sebagian besar provinsi dan kota, yang berdampak pada pengurangan hampir 80.000 pegawai pemerintah. (DW)