THE ASIAN POST, JAKARTA — Persoalan kebebasan sipil di Indonesia, terutama terkait dengan keyakinan masih menjadi persoalan serius.
Dalam catatan BPS melalui rilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2018, Senin (29/7), menyebutkan, variabel kebebasan berkeyakinan mengalami penurunan sebesar minus 1,42 poin menjadi 82,28 dari sebelumnya tahun 2017 sebesar 84,28.
Tekanan-tekanan terhadap kebebasan berkeyakinan ini dilakukan baik oleh pejabat maupun masyarakat.

- Advertisement -
BPS menyebutkan, penurunan performa terbesar terjadi pada indikator ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat (-7,91).
Disusul, ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat (-5,51).
Selanjutnya, tindakan atau pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama (-1,83).
Kemudian, indikator aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama (-1,80).
Terakhir adalah indikator tindakan atau pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, tenis dan kelompok mengalami penurunan (-1,38).
Diketahui, IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan lintas kementerian dan sejumlah pakar menyusun data tahunan ini. []