Bergerak ke Digital, Bappenas Bangun Platform Satu Data Indonesia untuk Kementerian/Lembaga

Jakarta— Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meluncurkan portal Satu Data Indonesia untuk menyatukan seluruh data kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah.

Platform berbasis digital ini akan memuat seluruh data di lingkup pemerintahan sehingga mudah diakses, akurat, dan berjalan transparan.

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, portal Satu Data Indonesia ini seperti marketplace data pemerintah, yang mempertemukan supply dan demand terhadap pengguna data.

“Beragam jenis data, baik itu statistik, spasial, maupun keuangan di seluruh strata pemerintah itu akan bermuara di portal Satu Data Indonesia sehingga diharapkan menjadi single source of truth and ultimate source of government data in Indonesia,” katanya dalam sambutan Grand Launching Portal Satu Data Indonesia, pada Jumat (23/12/2022).

Suharso menjelaskan, pengelolaan data menjadi kebutuhan yang sudah tidak bisa dikesampingkan. Data pemerintah harus terintegrasi sehingga dapat dianalisa untuk menyusun sebuah keputusan atau kebijakan.

Di tahun depan, kata dia, pemerintah akan menyatukan data dari Bappenas, yakni Kolaborasi Perencanan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna) dan data dari Kementerian Keuangan, yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti). Dengan begitu, penyusunan anggaran tidak lagi dilakukan di dua tempat.

Sejalan dengan dibangunnya potal tersebut, pemerintah akan mengembangkan infrastruktur jaringan dan pusat data nasional, khusus untuk akses interoperability pada portal Satu Data Indonesia.

“Kolaborasi antarinstansi pemerintah sekali lagi penting. Kita sudah ego sektoral, kita bekerja secara offline, saya khawatir kita sudah punya portal satu data Indonesia, tapi tetap saja cara kerja offline itu ego sektoral di bawa ke Satu Data Indonesia,” sambungnya.

Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Oktorialdi mengemukakan, pihaknya telah mengadakan workshop bertema “Gotong Royong” sebanyak delapan seri pada Oktober hingga November lalu untuk mengisi portal tersebut. Berdasarkan hasil workshop, lanjut dia, Bappenas telah mengumpulkan 85 data prioritas pada 2022.

“Sudah ada 22 kementerian yang memberikan datanya, sedangkan empat kementerian lainnya diharapkan dapat memberikan datanya sebelum berakhirnya bulan ini,” sebut Okto.

Dia mengakui, pencapaian data prioritas pada 2022 ini masih sangat kecil, yakni sebesar 31% atau 26 dari 83 kementerian yang terlibat. Sementara, pada 2023 tercatat sudah ada 51 kementerian atau 61% dengan 1.804 data usulan yang diharapkan bisa ditetapkan pada Januari 2023.

“Jadi sudah ada peningkatan yang sangat signifikan atas keterlibatan K/L dari 31% di tahun ini menjadi 61% atau lebih di 2023. Hal ini cukup menggembirakan karena terlihat jelas adanya kebutuhan data lintas sektor yang akan mendorong terciptanya berbagi pakai data. Saat ini sudah ada 58% portal K/L, 68% portal provinsi dan 18% portal kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang telah terhubung dengan portal satu data Indonesia dengan total 136.501 dataset,” bebernya.

Menurutnya, beberapa K/L dan pemerintahan di daerah sudah menyatakan komitmennya untuk sharing data, tapi beberapa di antaranya masih belum memiliki portal. Menyikapi kendala itu, dia berjanji akan mendorong pengadaan portal sharing untuk setiap K/L dan pemerintahan daerah secara bertahap. (*)

Penulis: Ranu Arasyki