Solo, Jawa tengah- Penurunan dana transfer ke daerah (TKD) langsung direspons Bank Jateng dengan memperbesar pembiayaan hingga Rp1 triliun, langkah strategis untuk memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan di tengah tekanan fiskal.
Direktur Utama Bank Jateng, Bambang Widiyatmoko, mengatakan bahwa BPD memiliki peran strategis sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah.
“Pembiayaan pada pemda akan menjadikan BPD untuk bisa mensupport keberlanjutan proyek infrastruktur dan layanan publik melalui pinjaman fasilitas daerah yang tentunya juga mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada,” ujarnya, dalam forum The Asian Post: The Regional Championship 2026 dengan tema Kebijakan Transfer Kas daerah dan Masa Depan Penguatan BUMD, di Alila Hotel, Solo, Kamis (16/4/2026).
Hingga akhir 2025, Bank Jateng telah menyalurkan kredit kepada dua pemerintah daerah dengan total Rp305 miliar. Nilai pembiayaan tersebut disebut Bambang diproyeksikan meningkat signifikan.
“Pada akhir tahun 2025, Bank Jateng telah menyalurkan kredit kepada dua Pemda sebesar Rp305 miliar dan mengestimasikan di tahun 2025 ini dengan adanya dampak dari penurunan TKD, Bank Jateng sudah mencadangkan atau mengestimasikan penyaluran kredit kepada Pemda sebesar Rp1 Triliun,” tegasnya.
Selain pembiayaan langsung, Bank Jateng juga tengah mengembangkan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk proyek-proyek strategis seperti energi terbarukan, pengolahan sampah, dan penerangan jalan umum.
Dalam menjalankan fungsi itu, kata Bambang, Bank Jateng tidak hanya bertindak sebagai pemberi kredit, tetapi juga sebagai mitra yang mengawal pengelolaan pembiayaan agar tepat sasaran.
“BPD Jateng ingin menjadi partner dan juga menjadi financial advisory untuk pembiayaan agar kita bisa membantu mengawal pembiayaan yang kita berikan atas proyek-proyek infrastruktur itu tepat guna dan tepat waktu dan tepat sasaran,” tambahnya.
Keberlanjutan Pembangunan Daerah
Pembiayaan dari BPD menjadi salah satu solusi untuk menjaga kesinambungan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.
Dengan dukungan pembiayaan yang terukur dan berbasis prinsip kehati-hatian, proyek-proyek prioritas tetap dapat berjalan.
Bambang menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembiayaan, agar selaras dengan program pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Peran BPD menurutnya semakin penting. Tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai bagian dari solusi dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi daerah. (*) Ranu Arasyki Lubis