Solo, Jawa Tengah— Di tengah tuntutan transparansi dan kecepatan layanan publik, Bank Jateng tancap gas mempercepat digitalisasi keuangan daerah.
Melalui implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) yang kini telah menjangkau seluruh wilayah Jawa Tengah, tingkat indeks elektronifikasi bahkan telah menembus 97,5%.
Akselerasi ini menandai lompatan besar dalam transformasi pengelolaan keuangan daerah yang kian modern, efisien, dan minim celah kebocoran.
Direktur Utama Bank Jateng, Bambang Widiyatmoko, mengatakan bahwa digitalisasi menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Sudah menjadikan keniscayaan terhadap disrupsi teknologi jadi kita harus adopsi digitalisasi yaitu mengimplementasikan secara maksimal dan merata ke seluruh daerah sebagai bank yang memberikan solusi digital dalam transaksi keuangan pemda atau ETPD yang ujung-ujungnya adalah cashless untuk mengedepankan akutabilitas dan transparansi,”terangnya.
Hal tersebut ia sampaikan dalam forum The Regional Championship 2026 yang diselenggarakan The Asian Post, member of Infobank Media Group dengan tema Kebijakan Transfer Kas daerah dan Masa Depan Penguatan BUMD, di Alila Hotel, Solo, Kamis (16/4/2026).
Implementasi ETPD di Jawa Tengah telah mencakup 35 kabupaten/kota serta pemerintah provinsi. Layanan digital ini meliputi berbagai sektor, mulai dari pajak, retribusi, hingga belanja daerah.
“Di semua 35 kebupatan dan kota, plus dengan provinsi digitalisasi transaksi keuangan daerah mencakup seluruh wilayah di Jawa Tengah dan hampir merata,” sambungnya.
Cakupan yang hampir penuh ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak lagi bersifat parsial atau proyek percontohan, melainkan telah menjadi sistem utama dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dengan integrasi yang merata, setiap transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran masuk dalam satu ekosistem yang terhubung dan terpantau.
Bank Jateng juga mengembangkan berbagai platform digital untuk mendukung sistem tersebut. Di antaranya, SIPDRI, SP2D online, Siskeudes berbasis CMS, serta layanan e-tax, e-PBB, e-retribusi, dan e-samsat. Akses layanan diperluas melalui mobile banking, QRIS, dan mitra pembayaran.
Ekspansi kanal pembayaran ini menjadi kunci penting. Bambang berujar, Bank Jateng tidak hanya mengandalkan kantor layanan, tetapi juga menggandeng mitra seperti ritel modern dan memperkuat kanal digital seperti Bima M-Banking, QRIS, hingga Tapping Box di sektor perhotelan dan restoran.
Dengan pendekatan ini, akses pembayaran menjadi lebih dekat, lebih mudah, dan lebih cepat bagi masyarakat. Peningkatan digitalisasi ini tercermin dari pertumbuhan transaksi di berbagai sektor.
Transaksi kartu kredit tumbuh 42%, PDAM 32%, sementara retribusi rumah sakit dan pasar masing-masing meningkat 25% dan 23%.
“Kondisi terupdate untuk provinsi Jawa Tengah itu indeks ETPD atau indeks elektronifikasinya itu sudah 97,5% dan kami cukup puas bahwa semuanya di atas 90%,” beber Bambang.
Pertumbuhan transaksi ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak berhenti pada sisi sistem, tetapi telah diikuti oleh perubahan perilaku pengguna. Ia menilai, digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Digitalisasi: Transparansi dan Optimalisasi PAD
Lebih jauh, elektronifikasi juga berperan langsung dalam meningkatkan kualitas fiskal daerah.
Dengan sistem yang terdigitalisasi, seluruh penerimaan dapat tercatat secara akurat, tepat waktu, dan terukur. Hal ini berdampak pada optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang sebelumnya berpotensi bocor dalam sistem manual.
Daerah dengan tingkat elektronifikasi tinggi cenderung memiliki pertumbuhan PAD yang lebih baik dibanding daerah yang masih mengandalkan sistem konvensional.
Selain itu, transparansi yang meningkat juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Ke depan, lanjutnyua, penguatan literasi digital menjadi fokus berikutnya. Tidak hanya sistem yang dibangun, tetapi juga kesiapan SDM agar mampu memanfaatkan teknologi secara optimal dalam pengelolaan keuangan.
“Bank Jateng akan terus meningkatkan literasi digital serta memperluas penggunaan transaksi non-tunai untuk mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih baik,” tutupnya. (*) Ranu Arasyki Lubis