Sialan! Nawarin Diri Jadi Mediator AS – Iran, Presiden Prabowo Malah Dibilang Mau Bunuh Diri

Jakarta- Mantan Menlu Dino Patti Djalal merasa heran dengan meluncurnya ide “menjadi mediator konflik AS – Iran dari mulut pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Ide itu selain dinilai mustahil juga sama saja bunuh diri politik.

“Saya sudah membaca sikap pemerintah, dalam hal ini Menteri Luar Negeri yang menyatakan Presiden Prabowo siap untuk terbang ke Teheran untuk menjadi penengah konflik. Sebagai political scientist yang independen dan sebagai mantan diplomat Indonesia, saya heran kenapa ide ini tidak difilter sebelum diumumkan karena sangat tidak realistis,” ujar Dino dalam podcast-nya di FB seperti dikutip The Asian Post, Selasa (3/3).

Ada empat hal yang membuat Dino menilai ide menjadi mediator sebagai ide mustahil bisa dilakukan Indonesia.

Pertama, kata dia, dalam melakukan serangan militer kepada musuh-musuhnya, AS jarang sekali mau di tengahi atau dimediasi oleh pihak ketiga.

Ego Amerika sebagai negara super power, kata Dino, terlalu tinggi untuk menerima itu.

“Saya juga meyakini, Presiden Trump kali ini tidak mau Indonesia ikut campur, karena pada saat ini sedang gelap mata untuk menumbangkan pemerintahan Iran,” ujarnya.

Yang menarik dicatat, kata Dino, sejumlah temannya di Washington DC memberi tahu dirinya bahwa serangan AS terhadap Iran juga upaya untuk mengalihkan perhatian dari kasus Epstein Files yang sekarang semakin merongrong pribadi Presiden Trump.

Epstein Files adalah kumpulan dokumen, catatan penerbangan, dan bukti hukum terkait jaringan perdagangan seks Jeffrey Epstein yang melibatkan banyak tokoh elit, politisi, dan selebriti.

Data berukuran >300 GB di sistem FBI ini mencakup buku kontak dan catatan pengadilan yang merinci individu yang pernah berhubungan dengan Epstein. 

Kedua, lanjut Dino, realitasnya pemerintah Iran belakangan ini tidak begitu dekat dengan pemerintah Indonesia. Dalam 15 bulan terakhir Presiden Prabowo tidak pernah bertemu dengan Presiden Iran dan tidak pernah mengunjungi Iran.

“Juga tidak pernah ada pertemuan bilateral antara dua pemimpin tersebut di negara ketiga. Misalnya waktu KTT BRICS atau waktu KTT D-8. Menlu Sugiono juga tidak pernah melakukan kunjungan bilateral ke Teheran walaupun pernah bertemu sekali dengan Menlu Iran di Jenewa. Dengan kata lain, belum ada suatu kedekatan atau trust dari pemerintah Iran terhadap pemerintah Indonesia saat ini,” paparnya.

Ketiga, kata Dino, kalau Presiden Prabowo merencanakan untuk terbang ke Teheran untuk melakukan mediasi itu tidak mungkin.

Presiden Trump atau Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebagai pihak yang menyerang tak akan bersedia berkunjung ke Teheran.

“Ini tidak realistis dan tidak akan mungkin terjadi. Kita harus jujur mengenai hal ini,” tegasnya.

Keempat, kata Dino, lebih tidak mungkin lagi. Upaya mediasi berarti Presiden Prabowo harus bertemu dengan PM Israel Benyamin Netanyahu sebagai pihak paling utama dalam aksi penyerangan ke Iran. Ini secara politik diplomatik dan juga logistik tidak mungkin terjadi.

“Dan ini akan menjadi political suicide atau bunuh diri politik bagi Presiden Prabowo di dalam negeri. Jadi, saya sungguh tidak tahu dari mana datangnya ide yang menakjubkan ini agar Presiden Prabowo terbang ke Teheran untuk menjadi mediator konflik segitiga ini,” tuturnya.

Menurut Dino, yang paling penting bagi Indonesia bukan mencari peran sebagai juru damai dalam konflik ini. Namun untuk menegaskan posisi Indonesia secara jelas, secara tegas, dan secara lugas, harus berani menyatakan yang sebenarnya, apapun risikonya.

“Serangan Amerika dan Israel terhadap Iran itu bertentangan dengan segala prinsip yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada pidato bersejarah di Sidang Majelis Umum PBB tahun lalu dan kita harus selalu konsisten menegakkan prinsip perdamaian dan norma-norma hukum internasional,” tegasnya.

Sikap Tegas dan Berprinsip

Untuk itu, Dino menganjurkan agar Presiden Prabowo menulis surat kepada Presiden Trump yang memberitahukan bahwa Indonesia akan menangguhkan pengiriman pasukan perdamaian untuk International Stabilization Force (ISF) di Gaza sambil mengkaji ulang situasi serius yang sekarang sedang berkembang di Timur Tengah.

“Melalui pesan ini, kita menunjukkan bahwa  Indonesia adalah negara yang berprinsip, yang berpendirian, dan tidak mudah di-taken for granted oleh negara lain. Apalagi Hamas dan kelompok lain di Palestina mempunyai kedekatan khusus dengan Iran dan dampaknya pasti ada. Apalagi, pasukan perdamaian Indonesia nanti praktis akan berada di bawah komando AS dan di bawah kendali Trump sebagai Ketua BoP,” ujarnya.

Menurut Dino, di bawah kepemimpinan Trump yang sulit diprediksi, yang sering melanggar hukum internasional, dan sering memaksakan kehendaknya pada negara lain, terutama yang lemah, Indonesia harus menghindari risiko pasukannya terjebak dalam komplikasi yang mungkin timbul dari konflik segitiga AS-Iran-Israel yang masih akan terus berkembang.

“Kita tidak ingin misi perdamaian Indonesia menyimpang dari mandat ISF meskipun tidak disengaja. Pikirkan dengan matang-matang dan seksama. Validasi sejarah jauh lebih penting daripada validasi dari Gedung Putih,” tutup Dino. (DW)