Skandal Negara Bawa Keretakan, Perlu Solusi Pemulihan Bangsa

Oleh Yazid Bindar, Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung.

SKANDAL besar dalam kenegaraan sering kali tidak muncul ketika kekuasaan masih berada di tangan para pelakunya. Ia tertunda, disembunyikan, atau direkayasa agar tampak sebagai isu kecil yang tidak mengancam stabilitas.

Kekuasaan memiliki kemampuan untuk mengatur apa yang boleh diketahui publik dan apa yang harus dikubur dalam-dalam. Dalam kondisi seperti itu, negara tampak berjalan normal, hukum ditegakkan secara formal, dan institusi berfungsi sebagaimana mestinya. Namun, semua itu sesungguhnya berdiri di atas fondasi yang rapuh.

Ketika kekuasaan telah berganti, dan pelaku utama skandal tidak lagi memiliki kendali atas negara, ruang bagi kebenaran mulai terbuka.

Fakta-fakta yang selama ini ditahan muncul ke permukaan, bukan sebagai gosip, melainkan sebagai rangkaian peristiwa sistemik yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan tingkat tinggi. Pada titik inilah skandal berubah menjadi ancaman eksistensial bagi legitimasi negara, karena ia bukan sekadar kesalahan individu, melainkan cacat struktural dalam proses bernegara.

Potensi Ketidakabsahan sebagai Konsekuensi

Terbukanya skandal besar memiliki implikasi serius dimana seluruh kebijakan, keputusan, dan tindakan kenegaraan yang diambil oleh pelaku skandal dalam masa kekuasaannya berpotensi dinyatakan tidak sah. Potensi ketidakabsahan ini bukan hanya bersifat moral, tetapi juga politis dan institusional.

Negara dipaksa berhadapan dengan pertanyaan mendasar dalam hal atas dasar apa kekuasaan itu dijalankan, dan sejauh mana keabsahan hukum dapat dipertahankan ketika sumber kewenangannya tercemar?

Masalahnya, ketidakabsahan masa lalu tidak dapat diperbaiki di masa sekarang. Keputusan yang sudah diambil, undang-undang yang telah disahkan, proyek yang telah dijalankan, dan struktur kekuasaan yang telah dibentuk tidak bisa diulang dari titik nol.

Negara tidak memiliki mesin waktu untuk mengoreksi asal-usul kekuasaannya. Inilah yang menjadikan skandal tersebut bukan sekadar krisis politik, melainkan tragedi kebangsaan.

Tragedi Malu Kolektif Bangsa

Ketika skandal besar terungkap, rasa malu tidak hanya melekat pada pelaku, tetapi juga pada bangsa secara keseluruhan.

Negara yang selama ini mengklaim diri sebagai berdaulat, berdaulat hukum, dan bermartabat, tiba-tiba harus mengakui bahwa fondasi kekuasaannya dibangun di atas ketidakjujuran. Ini adalah titik malu yang paling bawah, karena menyentuh inti identitas nasional.

Malu ini bersifat kolektif karena negara adalah representasi bersama. Warga negara, meskipun tidak terlibat langsung, ikut menanggung beban psikologis dan simbolik dari ketidakabsahan tersebut.

Di mata dunia, negara tampak kehilangan kredibilitas; di mata rakyatnya sendiri, negara kehilangan wibawa. Kepercayaan yang selama ini menjadi perekat sosial mulai terkikis, digantikan oleh sinisme dan kecurigaan.

Warisan Ketidakabsahan pada Kekuasaan Berikutnya

Masalah tidak berhenti pada masa lalu. Kekuasaan berikutnya yang telah terbentuk pun tidak sepenuhnya bebas dari bayang-bayang skandal. Sistem negara yang melahirkan kekuasaan baru adalah sistem yang sudah terkontaminasi oleh ketidakabsahan sebelumnya. Struktur hukum, birokrasi, dan politik yang diwariskan membawa cacat bawaan yang sulit dihapuskan.

Akibatnya, kekuasaan baru menghadapi dilema serius. Di satu sisi, ia harus melanjutkan fungsi negara agar kehidupan publik tidak lumpuh. Di sisi lain, ia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa legitimasi sistem yang menopangnya dipertanyakan.

Kekuasaan baru menjadi seperti bangunan yang berdiri di atas tanah labil yang mungkin tampak kokoh, tetapi setiap guncangan berpotensi meruntuhkannya.

Krisis Legitimitas

Krisis legitimasi adalah kondisi paling berbahaya bagi sebuah negara. Ketika rakyat mulai meragukan keabsahan kekuasaan, hukum kehilangan daya ikatnya. Peraturan tidak lagi dipatuhi karena dianggap tidak lahir dari proses yang sah.

Aparat negara menjalankan tugasnya dengan ragu, sementara masyarakat sipil terbelah antara mereka yang ingin mempertahankan stabilitas dan mereka yang menuntut pembongkaran total.

Dalam situasi ini, negara berisiko terjebak dalam spiral delegitimasi. Setiap kebijakan baru akan selalu dicurigai sebagai kelanjutan dari sistem lama yang cacat.

Bahkan, upaya reformasi pun dapat ditafsirkan sebagai kosmetik belaka. Tanpa legitimasi, negara tidak hanya kehilangan kepercayaan, tetapi juga kemampuan untuk mengarahkan masa depan.

Ketidakmungkinan Pemulihan Total Masa Lalu

Salah satu ilusi yang sering muncul dalam situasi krisis adalah harapan untuk memperbaiki masa lalu secara total. Namun, dalam konteks ketidakabsahan tingkat negara, pemulihan semacam itu hampir mustahil.

Negara tidak dapat membatalkan seluruh sejarahnya sendiri tanpa menghancurkan kontinuitas sosial dan politik yang masih diperlukan untuk bertahan.

Yang dapat dilakukan bukanlah menghapus masa lalu, melainkan mengakuinya secara jujur. Pengakuan ini bukan untuk menormalisasi kesalahan, tetapi untuk menempatkannya sebagai pelajaran kolektif. Tanpa pengakuan, negara akan terus hidup dalam kebohongan yang sama, hanya dengan aktor yang berbeda.

Solusi Pengakuan Negara atas Ketidakabsahan

Langkah awal yang paling mendasar adalah pengakuan resmi negara atas adanya ketidakabsahan masa lalu. Pengakuan ini harus dilakukan secara terbuka dan institusional, bukan sekadar pernyataan politisi.

Negara perlu menyatakan bahwa telah terjadi penyimpangan serius dalam penggunaan kekuasaan yang berdampak sistemik.

Pengakuan ini berfungsi sebagai titik balik moral dan politik. Ia menandai berakhirnya era penyangkalan dan dimulainya fase baru dalam kehidupan bernegara. Tanpa pengakuan, setiap solusi teknis akan kehilangan makna karena dibangun di atas kebohongan yang terus dipelihara.

Solusi Rekonstruksi Legitimasi Konstitusional

Setelah pengakuan, negara perlu melakukan rekonstruksi legitimasi pada tingkat konstitusional. Ini bukan berarti mengganti seluruh sistem, tetapi menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar yang menjadi sumber keabsahan kekuasaan. Proses ini harus melibatkan mekanisme yang transparan dan partisipatif agar memperoleh kepercayaan publik.

Rekonstruksi legitimasi bertujuan untuk memutus mata rantai ketidakabsahan. Dengan menegaskan ulang sumber kedaulatan dan batas-batas kekuasaan, negara membangun fondasi baru yang lebih kokoh. Fondasi ini tidak menghapus masa lalu, tetapi mencegahnya terulang di masa depan.

Solusi Keadilan sebagai Proses, Bukan Balas Dendam

Pengungkapan skandal besar sering memicu tuntutan balas dendam politik. Namun, negara harus berhati-hati agar keadilan tidak berubah menjadi alat penghancur stabilitas. Keadilan harus dipahami sebagai proses institusional untuk mengungkap kebenaran, menetapkan tanggung jawab, dan mencegah pengulangan, bukan sebagai sarana melampiaskan kemarahan.

Pendekatan ini menuntut kedewasaan politik. Negara perlu membedakan antara akuntabilitas dan pembalasan. Tanpa pembedaan ini, proses pemulihan justru akan menciptakan siklus konflik baru yang sama merusaknya dengan skandal itu sendiri.

Solusi Reformasi Sistemik dan Etika Kekuasaan

Ketidakabsahan tingkat negara tidak lahir dari ruang hampa. Ia merupakan hasil dari sistem yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan berlangsung lama tanpa koreksi. Oleh karena itu, solusi jangka panjang harus bersifat sistemik, menyentuh tata kelola, mekanisme pengawasan, dan etika kekuasaan.

Reformasi sistemik bukan sekadar perubahan aturan, tetapi juga perubahan budaya politik. Negara perlu menanamkan prinsip bahwa kekuasaan adalah amanah yang selalu berada di bawah pengawasan publik. Tanpa etika kekuasaan yang kuat, reformasi struktural hanya akan menjadi prosedur kosong.

Solusi Membangun Memori Kolektif Bangsa

Salah satu cara mencegah tragedi serupa terulang adalah dengan membangun memori kolektif yang jujur. Skandal besar tidak boleh dilupakan atau disederhanakan. Ia harus menjadi bagian dari narasi nasional sebagai pengingat akan bahaya kekuasaan tanpa kontrol.

Memori kolektif ini berfungsi sebagai imun sosial. Dengan mengingat kegagalan masa lalu, bangsa memiliki referensi moral untuk menilai praktik kekuasaan di masa depan. Melupakan justru membuka ruang bagi pengulangan.

Menatap Masa Depan di Atas Kesadaran Pahit

Negara yang mengalami ketidakabsahan tingkat tinggi tidak memiliki jalan mudah menuju pemulihan. Setiap langkah akan penuh dengan dilema dan risiko. Namun, menghindari masalah hanya akan memperdalam krisis.

Jalan ke depan harus ditempuh dengan kesadaran pahit bahwa tidak semua luka bisa disembuhkan, tetapi banyak yang bisa dicegah agar tidak semakin parah.

Dengan pengakuan, rekonstruksi legitimasi, keadilan yang beradab, reformasi sistemik, dan memori kolektif yang jujur, negara masih memiliki peluang untuk bangkit. Bukan sebagai negara yang sempurna, tetapi sebagai negara yang belajar dari tragedinya sendiri dan berani menata ulang makna kekuasaan dan keabsahan.