Hadapi Ancaman Bonus Demografi, Kemenkeu Gelontorkan Rp238,4 Triliun di Semester I/2023

Jakarta— Populasi masyarakat di Indonesia akan terus meningkat hingga memuncak pada 2030.

Bonus demografi yang tinggi ini ibarat dua sisi mata uang. Populasi yang besar bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di satu sisi menjadi ancaman jika tidak bisa dibarengi dengan produktivitas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, produktivitas masyarakat akan menjadi tantangan terbesar usai Indonesia melewati tiga krisis, yakni pada 1998, 2008, dan terakhir saat pandemi Covid-19.

“Next challenge kita adalah dari sisi internal, dari dalam kita sendiri Indonesia, dengan populasi yang besar dan geografis yang sangat besar, hal ini bisa jadi positif, bisa juga negatif,” katanya di acara Indonesia Data and Economic Conference, Kamis (20/7/2023).

Menteri Sri menyebut, banyak negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan Eropa tengah mengalami shrinking population. Pertumbuhan penduduk di negara-negara tersebut negatif dan akan berdampak pada penurunan ekonomi.

Adapun, negara seperti Indonesia, India, dan Filipina justru mencatatkan pertumbuhan populasi yang tinggi.

Menurutnya, populasi penduduk usia muda yang besar di satu sisi memiliki keuntungan, di mana biaya terkait kesehatan cenderung lebih rendah dan potensi peningkatan produktivitas.

Akan tetapi, lanjutnya, kondisi ini memiliki konsekuensi di aspek ekonomi bila pertumbuhan populasi penduduk tidak disertai dengan peningkatan produktivitas.

“Bagaimana membuat produktivitas tinggi? Makanya pemerintah investasi di bidang pendidikan, sekarang di keuangan negara instrumennya 20% dari APBN untuk anggaran pendidikan,” sambungnya.

Bukan hanya pendidikan, pemerintah juga berupaya mendorong produktivitas melalui pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar.

Sri menyebut, di tahun ini pemerintah merealisasikan belanja pendidikan sebesar Rp238,4 triliun hingga semester I/2023. Anggaran pendidikan yang telah terealisasi melalui kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp68,4 triliun.

Menteri Sri merincikan, anggaran Rp30,6 triliun telah direalisasikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Rp29,3 triliun telah direalisasikan melalui Kementerian Agama.

Sementara belanja non-K/L, telah direalisasikan anggaran sebesar Rp2,3 triliun, khususnya untuk Program Kartu Prakerja kepada sekitar 590.000 peserta.

Kemudian, anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah telah terealisasi sebesar Rp152,7 triliun dan melalui pembiayaan sebesar Rp15,0 triliun.

“Adapun, belanja untuk infrastruktur hingga semester pertama 2023 tercatat telah terealisasi sebesar Rp117,7 triliun, di mana Rp60,7 triliun melalui K/L, Rp35,0 triliun melalui transfer ke daerah, dan Rp22,0 triliun melalui pembiayaan,” pungkasnya. (*) RAL