Connect with us

Dalam 15 Bulan BKN Temukan 900 Kasus Pelanggaran Netralitas ASN

(Foto: istimewa/ilustrasi)

National

Dalam 15 Bulan BKN Temukan 900 Kasus Pelanggaran Netralitas ASN

THE ASIAN POST,  JAKARTA ― Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan, dalam periode Januari 2018 hingga Maret 2019, tercatat 990 kasus pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN.

Dalam data yang dihimpun oleh Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Wasdalpeg) BPN itu berarti pelanggaran netralitas ASN sudah terjadi sejak perhelatan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hingga jelang pemilihan calon legislatif (Pileg), dan Presiden/Wakil Presiden (Pilpres).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/4), mengatakan, pelanggaran netralitas yang paling banyak dilakukan ASN, dilakukan melalui media sosial (medsos), mulai dari menyebarluaskan gambar, memberikan dukungan, berkomentar, sampai mengunggah foto untuk menyatakan keberpihakan terhadap pasangan calon (paslon) tertentu.

“Rekapitulasi data pelanggaran netralitas tersebut merupakan kolaborasi antara BKN, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Aparatur Aparatur Sipil Negara (KASN),” katanya.

Dari jumlah pelanggaran yang diterima, lanjut dia, 99,5 persen didominasi pegawai instansi daerah yang meliputi Provinsi/Kabupaten/Kota.

Total angka kasus itu, tegasnya, di luar dari laporan yang diterima BKN melalui laman pengaduan LAPORBKN, email Humas, dan medsos.

Kasus netralitas ASN berupa pemberian dukungan kepada paslon tertentu merupakan bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah 53 tahun 2010 Pasal 4.

Tingkat sanksi yang dikenakan mulai dari pemberian hukuman disiplin (HD) sedang sampai HD berat.

Secara terperinci dalam Pasal 7 angka (3) dan (4) disebutkan bahwa penjatuhan HD sedang dilakukan melalui penundaan kenaikan pangkat (KP) selama satu tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Sementara untuk HD berat dilakukan melalui pembebasan jabatan, penurunan pangkat selama tiga tahun, sampai dengan pemberhentian.

Ridwan juga menambahkan selain aktivitas medsos, pelanggaran netralitas yang diterima juga berupa bentuk dukungan secara langsung misalnya menghadiri kampanye paslon dan kegiatan yang bersinggungan dengan partai politik paslon. []

Continue Reading
Advertisement
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

More in National

Most Popular