Wow, Indonesia Punya Kompetitor: 70 Persen Dana Publik di Filipina Dikorupsi

Jakarta – Tak hanya di Indonesia, di Filipina praktik korupsi dana publik oleh pejabat pemerintah juga gila-gilaan, bahkan kebocoran mencapai 70 persen.

Menteri Keuangan Ralph Recto mengungkapkan, 70 persen dana publik untuk proyek pengendalian banjir dikorup dengan kerugian ditaksir mencapai US$2 miliar atau setara dengan Rp32,8 triliun.

Dalam rapat anggaran di Senat pada Senin (2/9), Recto mengungkapkan kerugian rata-rata dari proyek-proyek di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) berkisar antara 42,3 miliar peso hingga 118,5 miliar peso (sekitar Rp11-32 triliun) pada periode 2023-2025.

“Berdasarkan laporan, ada proyek fiktif dan proyek berkualitas buruk. Rakyat dirugikan karena dana pemerintah yang bersumber dari pajak warga justru terbuang sia-sia,” kata Recto kepada wartawan, sebagaimana dikutip dari The Strait Times.

Jika belanja pemerintah tak ada kebocoran masif, kata Recto, pertumbuhan ekonomi Filipina bisa menembus 6% pada 2023 dan 2024, tidak 5,5% (2023) dan 5,7% (2024), di bawah target pemerintah meski masih tergolong tinggi di kawasan Asia Tenggara.

Proyek pengendalian banjir di Filipina sangat krusial karena negara tersebut sering dilanda banjir besar setiap musim topan. Sayangnya, proyek senilai puluhan triliun yang telah dialokasikan tersebut dibangun dengan kualitas buruk, bahkan ada yang fiktif.

PROYEK HANYA KEDOK

Presiden Ferdinand Marcos Jr. dalam pidato kenegaraannya pada Juli lalu menyoroti lemahnya pengelolaan proyek publik dengan menyebut banyaknya proyek pengendalian banjir berkualitas buruk, bahkan fiktif.

“Banyak dari proyek-proyek itu hanyalah kedok, sumber suap dan bagi-bagi komisi,” ujar Marcos.

Dalam tiga tahun terakhir, sejak Juli 2022 hingga Mei 2025, pemerintahan Marcos telah melaksanakan hampir 9.900 proyek pengendalian banjir dengan total nilai sekitar Rp122 triliun.

Ironisnya, hanya seperlima dari total proyek yang berhasil diselesaikan oleh 15 kontraktor, dari 2,400 kontraktor proyek yang mendapatkan proyek-proyek tersebut.

PENGAWASAN PUBLIK

Publik Filipina marah demi mendengar penuturan Marcos. Sebagai bentuk kepedulian publik Filipina dalam kasus ini, muncul gerakan “lifestyle policing” atau pengawasan gaya hidup.

Gerakan yang diinisiasi oleh anak-anak muda penggiat medsos tersebut menyoroti gaya hidup mewah pejabat pemerintah dan keluarganya, serta mitra bisnis mereka.

Mereka “menguliti” para pejabat dan keluarganya yang gaya hidupnya dicurigai dari hasil korupsi proyek-proyek pemerintah. Untuk yang ini, penggiat medsos Indonesia boleh meniru. DW