Weleh-weleh! Kepuasan Pada KDM Tertinggi, Tapi Pemprov-nya Rendah, Gejala Kultus ‘Kah?

Jakarta – Lembaga riset politik, Indikator Politik Indonesia, menyampaikan temuan dari survei berjudul “Evaluasi Publik atas Kinerja 100 Hari Gubernur-Gubernur di Jawa”.

Secara keseluruhan, survei yang dilakukan terhadap 6 provinsi di Jawa yakni Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan D.I. Yogyakarta selama 12 sampai 19 Mei 2025 itu menunjukkan kepuasan dari masyarakat di enam provinsi terhadap kepala daerahnya (gubernur dan wakil gubernur).

Tingkat kepuasan tertinggi ditunjukkan oleh masyarakat Jawa Barat (Jabar) terhadap Gubernur Dedi Mulyadi dengan persentase kepuasan sebesar 94,7 persen. Sementara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menempati posisi kedua dengan persentase sebesar 83,8 persen, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menempati posisi ketiga dengan persentase 75,3 persen.

Sedangkan Gubernur Jateng, Jakarta, dan Banten, masing-masing menempati posisi empat, lima, dan enam, dengan persentase masing-masing sebesar 62,5 persen, 60 persen, dan 50,8 persen.

Meskipun persentase kepuasan terhadap personal Dedi Mulyadi paling tinggi, namun bila dirinci kembali berdasarkan penyelesaian terhadap beragam isu sektor permasalahan, provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kepuasan publik terendah yang cukup banyak.

Beberapa sektor permasalahan yang mendapatkan persentase kepuasan rendah (di bawah 50 persen) dari masyarakat Jabar, yaitu pengentasan kemiskinan (42 persen), kemudahan akses permodalan (43 persen), pembinaan koperasi di masyarakat (43 persen), serta peningkatan kualitas tenaga kerja (47 persen). Menjadikannya provinsi dengan jumlah kepuasan terendah berdasarkan sektor permasalahan daerah terbanyak kedua setelah Banten.

Jumlah tersebut sekaligus mengalahkan provinsi Jakarta dan Jawa Tengah yang hanya mencatatkan tingkat kepuasan terendah (di bawah 50 persen) pada persoalan pengentasan kemiskinan, yang masing-masing sebesar 47 persen dan 48 persen. Sedangkan provinsi D.I. Yogyakarta menjadi provinsi dengan semua sektor permasalahan mendapatkan tingkat kepuasan publik di atas 50 persen.

“Padahal tadi kita lihat bahwa kepuasan terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi ini mencolok. Namun, cukup banyak ini, ada empat (persoalan yang mendapatkan tingkat kepuasan rendah),” ucap Direktur Riset Indikator, Adam Kamil di Jakarta, Rabu, 28 Mei 2025.

Sementara itu, Founder dan Peneliti Utama Indikator, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa ada gap antara persepsi personal gubernur dengan kinerja pemerintah provinsi (Pemprov). Ia menyatakan, persepsi masyarakat Jabar terhadap personal Dedi Mulyadi sangat positif, tetapi kinerja pemprov-nya pada beberapa isu persoalan berada di bawah 50 persen.

“Artinya, warga Jabar itu memberikan kredit ke Dedi Mulyadi sebagai gubernur, tapi kinerja pemprov-nya tidak seluruhnya diapresiasi,” cetus Burhanuddin.

Lebih jauh, Burhanuddin mengatakan hal ini serupa dengan analisa pihaknya terhadap tingkat kepuasan Presiden RI ketujuh, Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat masih menjabat. Dimana, tingkat kepuasan publik terhadap personal Jokowi dan SBY yang positif, memiliki gap yang cukup jauh dengan kabinetnya.

“Jadi, mereka percaya dengan presidennya, tapi kurang percaya dengan kinerja kabinet atau pemerintahnya,” sambung Burhanuddin.

Ia lalu menduga bahwa kondisi itu terjadi karena terdapat efek partisan, meskipun seorang pemimpin tak bisa dipisahkan dari tugasnya untuk mengkonsolidasi jajaran birokrasi yang berada di bawahnya.

“Yang disalahkan menterinya, yang disalahkan pemprov-nya. Dan ini menurut saya kurang positif untuk demokrasi kita,” terangnya.

Hasil temuan tersebut membuat Burhanuddin mewanti-wanti semua pihak, agar tidak menciptakan budaya kultus dalam politik. Bila ada kinerja institusi pemerintah yang tak positif, maka itu turut menjadi ranah pertanggung jawaban dari pemimpinnya, yang dalam konteks ini adalah gubernur provinsi.

Menurutnya, persepsi reputasi positif masyarakat Jabar terhadap Gubernur Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM ini tak lepas dari keahlian KDM dalam memanfaatkan peran media sosial dewasa ini. KDM berhasil mengelola isu-isu populer yang berhubungan langsung dengan masyarakat umum di Jawa Barat melalui pemanfaatan media sosial.

Di luar temuan survei, Burhanuddin katakan, menjadi social media savvy memang memiliki peran penting dalam menyosialisasikan program-program pemprov di zaman sekarang. Namun begitu, kepala daerah tetap perlu memperhatikan proses eksekusi kebijakan dari jajaran pemerintahannya. SW