Asal Bapak Senang, tapi Rakyat Susah

Oleh Karnoto Mohamad, Pemimpin Redaksi The Asian Post

ALKISAH, seorang raja yang bijaksana sedang menyambut perayaan hari raya keagamaan. Secara diam-diam, dia turun ke lapangan untuk menyaksikan langsung kehidupan rakyatnya. Hati sang raja pun menjadi gundah.

Dia menyaksikan banyak rakyatnya yang hidupnya sengsara. Jangankan merayakan hari raya, buat kebutuhan sehari-hari pun kekurangan. Apa yang disaksikan sungguh tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan para menterinya. Ternyata para menterinya tidak jujur.

Sang raja pun berniat me-resuffle para menterinya. Kepada setiap menterinya, sang raja memberikan satu biji bunga beserta pot berisi tanah humus. Siapa yang mampu menghasilkan bunga terindah, dia akan dinilai sebagai menteri terbaik.

Saat tiba waktunya penilaian, para menterinya berbaris rapih di istana sambil membawa pot berisi bunga beraneka warna yang indah. Tapi, sang raja tampaknya tidak merasa puas. Mayoritas menterinya membawa pot dengan bunga bermekaran.

Sang raja justru terlihat tersenyum melihat beberapa menteri yang hanya membawa pot berisi tanah.

“Mengapa kalian hanya membawa pot berisi tanah kemari?” Salah satu menteri menjawab dengan rasa takut. “Mohon maaf baginda raja, biji bunga milik hamba yang tidak bisa bertunas dan tumbuh, padahal hamba sudah merawatnya setiap hari,” ujarnya seraya menyodorkan pot berisi tanah itu kepada raja.

Mendengar pengakuan seorang menteri yang ditertawakan para menteri lain, sang raja malah tersenyum. “Aku telah menemukan beberapa menteri yang jujur, yang pantas membantu saya membangun negeri ini untuk kemakmuran rakyatku,” ungkap raja yang disambut protes para menteri lain.

“Tapi bukankah baginda raja mengatakan akan memilih siapa yang bisa menghasilkan bunga yang paling indah?,” ujar seorang menteri yang bertugas mengurusi bahan bakar.

Sang raja tertawa dan berkata, “Itu hanyalah untuk menguji. Sesungguhnya, biji-biji bunga itu telah terlebih dahulu saya rebus dalam kuali dan mana mungkin dapat bertunas dan berbunga? Hanya beberapa menteri ini yang benar-benar menunjukkan hasil dari biji bungaku dulu. Yang aku cari dalam sayembara ini adalah kejujuran hati, yang mau bekerja secara tulus untuk kepentingan rakyat,” ucap sang raja.

Raja dalam kisah di atas mengambarkan sosok seorang pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Tapi, dia telah salah mengangkat para menterinya. Dia ingin para menterinya menyelesaikan masalah nyata yang dialami rakyatnya, tapi malah membuat laporan palsu. “Asal bapak senang” masalah ditutup-tutupi agar semua terlihat baik-baik saja.

Hal yang sama juga terjadi di Indonesia saat ini. Daya beli rakyat kelas bawah dan menengah kian tertekan. Toko-toko sepi. Pedagang banyak yang tidak bisa meraih untung di momen hari raya Lebaran. Banyak pengusaha gulung tikar. Tapi, para pejabat terus mengatakan ekonomi baik-baik saja, kemiskinan berkurang, daya saing membaik, dan ekonomi tumbuh stabil di kisaran 5%. Padahal, nilai tukar Rupiah terus merosot, bursa saham hancur, dan pemutusan hubungan kerja (PHK) terus berlangsung.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat PHK dua bulan pertama 2025 sebesar 40 ribu orang, bahkan angka Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mencapai 60 ribu. Namun, Kementerian Tenaga Kerja membantah angka PHK tersebut dan mengaku belum ada data resmi.

Faktanya, daya beli makin anjlok bahkan terjadi deflasi 0,48% mtm, padahal satu bulan sebelum ramadhan biasanya masyarakat sudah mulai banyak belanja. Diperkirakan, 47 juta orang tidak bisa mudik lebaran sehingga jumlah pemudik tahun ini turun 24% menjadi 146,48 juta dari tahun lalu.

Begitu juga soal kemiskinan, dimana Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angkanya menurun menjadi hanya 24,1 juta orang. Pemerintah menggunakan kriteria pengeluaran Rp592.242 per bulan. Kalau menggunakan versi Bank Dunia, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 171,4 juta orang, dengan kriteria pengeluaran Rp1.109.280 per bulan.

Dengan menggunakan versi pemerintah, pejabat pemerintah bisa menepuk dada dan merasa berprestasi bahwa angka kemiskinan sudah menurun. Padahal, kalau menggunakan kriteria kemiskinan versi Bank Dunia, maka para pejabat publik di Indonesia bisa bekerja lebih keras untuk mengatasi penyebab-penyebab kemiskinan yang tinggi.

Hal yang sama juga terjadi pada indikator melebarnya jarak si kaya dan si miskin. Indikasi ketimpangan terlihat dari data simpanan di perbankan yang bernilai besar yang makin besar, sedangkan simpanan yang bernilai kecil makin kecil karena banyak rakyat makin mantap alias makan tabungan. Itu indikator nyata yang seharusnya membuat pemerintah lebih fokus untuk mengatasi kesenjangan.

Tapi, indikator tersebut berusaha ditutupi oleh para pejabat. Seorang sumber membisikkan kepada The Asian Post, dalam sebuah rapat Menteri Keuangan pernah “menegur” petinggi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) agar tidak secara gamblang menyajikan data distribusi simpanan di perbankan yang mengindikasikan makin lebarnya ketimpangan. Akhirnya, data distribusi simpanan di website LPS pun telah berubah tidak lagi segamblang dulu.

Melihat para pejabat yang lebih suka menyajikan data-data keberhasilan di tengah makin sulit kehidupan rakyat kecil, kita ingat apa yang dikatakan politisi Amerika Serikat, Margaret Chase Smith (1897-1995), “Public service must be more than doing a job efficiently and honestly. It must be a complete dedication to the people and to the nation”.

Bekerja untuk kepentingan rakyat memang membutuhkan kejujuran, dedikasi, dan pengabdian yang tulus para pejabat publik.

Di Indonesia, “budaya asal bapak senang” berkembang kuat terutama di lembaga birokrasi. Mengapa? Karena jabatan begitu diperebutkan.

Jabatan dipandang sebagai kursi yang empuk dan bisa hidup enak. Bukan dipandang sebagai amanah dan tanggung jawab yang harus dipikul. Orang-orang yang suka dengan jabatan publik pun berusaha mencari koneksi ke pusaran kekuasaan. Setelah menjabat, kursi jabatannya pun dijaga agar tidak goyah.

Bukan bekerja dengan pengabdian yang tulus untuk kepentingan rakyat dan negara. Alhasil, mereka bekerja lebih untuk menyenangkan atasan, bukan menyelesaikan masalah yang menghambat terwujudnya visi.

Budaya “asal bapak senang” kian mendapat tempat ketika atasan atau pemimpin lebih merasa senang dengan prestasi, bukan masalah. Padahal, salah satu tugas utama sorang pemimpin adalah menyelesaikan masalah atau krisis. Visi adalah sesuatu yang gampang. Yang sulit adalah bagaimana mencapainya.

Visi tidak akan tercapai kalau masalah atau penghambatnya tidak diselesaikan. Maka, makin besar skala masalahnya, makin tinggi kualifikasi yang harus dimiliki seorang pemimpin.

Dan seperti kata seorang perwira dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat periode 2001-2005, Colin Powel, “leadership is solving problem. The day soldiers stop bringing you their problem is the day you have stopped leading them.” Bagi seorang jenderal, ketika tentara berhenti membawa masalah kepadanya, maka itu adalah hari dimana dia telah berhenti memimpin.