Oleh Karnoto Mohamad, Pemimpin Redaksi The Asian Post
SEGMEN usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sedang merana. Sektor UMKM yang biasanya lentur menghadapi segala cuaca dan kesulitan, justru mengalami tekanan yang lebih berat dibanding usaha besar.
Indikatornya sudah terlihat melalui data perkembangan kredit perbankan beberapa tahun terakhir. Menurut Biro Riset Infobank (birI), perlambatan kredit UMKM mulai terjadi sejak masa pemerintahan Joko Widodo atau 2014 dan menjadi pertumbuhannya lebih rendah dari pertumbuhan kredit non UMKM sejak dua tahun terakhir. Pada 2024, kredit UMKM hanya tumbuh 3,37% sementara total kredit bank umum meningkat 9,76%.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah kredit UMKM terkontraksi pada 2025 sebesar 0,27% menjadi Rp1.505,30 triliun. Pada periode yang sama, kredit non UMKM tumbuh dua digit sehingga secara total kredit perbankan mampu tumbuh 9,75%.
Pada 2020, kredit UMKM menurun tapi secara agregat kredit industri perbankan pun merosot karena pandemi COVID. Saat itu, kredit UMKM turun 1,73%, lebih rendah dari penurunan kredit perbankan yang mencapai 2,74%.
Bahkan, rajanya kredit UMKM, Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang menguasai hampir separoh kredit UMKM pun kini mengalami penurunan. Tahun lalu, kucuran kredit BRI ke segmen UMKM merosot 1,88% menjadi Rp661,28 triliun, dan pada saat yang sama BRI berhasil mencetak pertumbuhan kredit hingga 10,43% menjadi Rp1.342,67 triliun.
Artinya, BRI lebih ekspansif di kredit non UMKM, sehingga pangsanya di kredit UMKM berkurang dari 43,93% pada 2024 menjadi 43,37% pada 2025.
Menurunnya perkembangan kredit UMKM juga diikuti oleh menurunnya kualitas. Pada 2025, non performing loan (NPL) gross kredit UMKM mencapai 4,59%, jauh lebih tinggi dari NPL kredit secara keseluruhan yang hanya 2,12%.
Selain itu, kredit UMKM juga menunjukkan adanya tekanan laten yang kualitasnya bisa mendadak ambrol. Sebab, posisi kredit UMKM non lancar atau kolektabilitas dua (dalam perhatian khusus) hingga kolektabilitas lima (macet) mencapai 50%.
Sedangkan jika menghitung kolektabilitas tiga sampai lima ditambah dengan kredit yang direstrukturisasi, maka loan at risk (LAR) kredit UMKM diperkirakan mencapai 22%.
Pada 2026, para pelaku UMKM harus menghadapi kehidupan yang makin keras, baik karena melemahnya daya beli maupun kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Tragisnya, kerasnya kehidupan justru berasal dari program pemerintah seperti program makan bergizi gratis (MBG) yang berjalan sejak 2025.
Sebelum MBG, ekosistem harian oleh para pelaku usaha mikro sudah terbentuk yang melibatkan banyak tenaga kerja seperti pedagang kecil, kantin sekolah dan warung sekitar sekolah, hingga pemasok bahan makanan lokal.
Diperkirakan ada dua juta tenaga kerja yang terserap dalam ekosistem ekonomi lokal tersebut.
Namun, ekosistem ekonomi lokal tersebut ambyar karena hadirnya kebijakan pemerintah pusat. Dua juta orang yang bekerja di sana tidak menjadi bagian dari sistem baru yang terpusat melalui pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum pusat produksi dan distribusi MBG yang dikelola oleh mitra independen di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).
Sistem baru tersebut diklaim menyerap 1,5 juta tenaga kerja baru, tapi pada saat yang sama dua juta orang kehilangan pekerjaan di sektor informal.
Artinya, program MBG justru ikut menciptakan pengangguran baru di sektor informal, ketika sektor ini menjadi bantalan pengangguran ketika banyak tenaga kerja yang tak terserap di sektor formal.
Menurut BPS, jumlah pekerja informal terus meningkat dari 78,14 juta pada 2021, 81,33 juta pada 2022, 83,34 juta pada 2023, 84,13 juta pada 2024, dan 86,58 juta pada 2025. Atau, 59,40% dari total penduduk yang bekerja di sektor informal.
Bagaimana nasib kredit UMKM yang kualitasnya merosot dan ditinggalkan banyak bank? Seperti apa peringkat kredit 105 bank umum di segmen UMKM dan bank mana masih meraih profit di segmen tersebut?
Simak juga peta pelayanan bank-bank di tengah krisis energi serta serangan digital dan bank mana memiliki pelayanan paling prima dan memuaskan nasabahnya menurut Survey Marketing Research Indonesia? Simak selengkapnya di Majalah Infobank Nomor 577 Mei 2026