Tembok Bayangan Nyusup dalam Kekuasaan

Oleh Yazid Bindar, Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung.

DALAM pemahaman umum, kekuasaan kerap diasosiasikan dengan figur-figur yang tampak seperti presiden, menteri, parlemen, aparat negara. Mereka hadir dalam pemilu, pidato resmi, konferensi pers, dan produk hukum.

Kekuasaan seolah memiliki wajah, nama, dan alamat yang jelas. Namun, pengalaman sosial-politik menunjukkan bahwa arah kebijakan dan nasib publik tidak selalu ditentukan oleh mereka yang terlihat di panggung depan.

Di balik struktur formal itu, terdapat kekuasaan lain yang bekerja dengan cara berbeda. Ia tidak berdiri berhadap-hadapan dengan negara, melainkan menyusup ke dalamnya. Ia masuk melalui prosedur, bahasa kebijakan, mekanisme ekonomi, dan kebiasaan sosial.

Kekuasaan ini tidak menampakkan diri sebagai aktor, tetapi hadir sebagai kondisi. Inilah yang dapat disebut sebagai tembok bayangan sebagai sebuah struktur tak kasatmata yang justru efektif karena keberadaannya jarang disadari.

Penyusupan sebagai Cara Kerja Kekuasaan

Tembok bayangan tidak bekerja dengan menutup akses secara kasar, melainkan dengan mengatur jalur. Ia tidak melarang orang melihat, tetapi menentukan ke mana orang diarahkan untuk melihat. Informasi tidak disembunyikan sepenuhnya, melainkan dipilah. Isu-isu tertentu diperbesar, sementara yang lain dikecilkan atau dibiarkan tenggelam.

Melalui cara ini, kesadaran publik dibentuk secara bertahap. Masyarakat merasa memahami situasi politik dan ekonomi, padahal pemahaman itu bergerak dalam koridor yang telah ditentukan. Penyusupan ini berlangsung halus, konsisten, dan sering kali diterima tanpa resistensi karena tidak terasa sebagai paksaan.

Kekuasaan Tanpa Wajah dan Jabatan

Berbeda dari kekuasaan formal, kekuasaan bayangan tidak memerlukan legitimasi elektoral. Ia bekerja melalui pengaruh, akses istimewa, dan penguasaan sumber daya strategis. Aktor-aktornya dapat berupa figur figur kuat, pemilik modal besar, konsultan kebijakan, jaringan kepentingan ekonomi, atau institusi yang tidak pernah muncul dalam surat suara.

Kekuasaan semacam ini fleksibel dan sulit dimintai pertanggungjawaban. Ketika kebijakan gagal, pejabat publik menjadi sasaran kritik. Namun, ketika kebijakan tersebut menguntungkan segelintir pihak, keuntungan itu mengalir ke ruang yang tidak tersorot. Dalam situasi ini, demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi kekuasaan substantif telah berpindah ke tempat lain.

Bahasa Netral dan Penyempitan Makna

Salah satu pintu masuk utama kekuasaan bayangan adalah bahasa dan kepentingan. Istilah-istilah teknokratis seperti efisiensi, stabilitas, atau kepentingan nasional terdengar objektif dan rasional. Bahasa semacam ini menciptakan kesan bahwa kebijakan adalah hasil perhitungan teknis semata.

Kepentingan yang memiliki urgensi tinggi juga menjadi pintu masuk kekuasaan bayangan. Kepentingan ini bisa saja sebagai perlindungan diri yang sangat diperlukan.

Ketika kebijakan dibingkai sebagai keniscayaan teknis, ruang perdebatan publik menyempit. Kritik mudah dilabeli sebagai tidak rasional atau emosional. Dengan demikian, tembok bayangan tidak hanya menyusup ke proses pengambilan keputusan, tetapi juga ke cara masyarakat memaknai realitas dan kemungkinan perubahan.

Media Digital dan Ilusi Partisipasi

Dalam konteks digital, penyusupan kekuasaan menemukan jalur baru. Media dan platform digital menjanjikan keterbukaan dan partisipasi, tetapi pada saat yang sama bekerja dengan logika algoritmik yang selektif. Tidak semua suara memiliki peluang yang sama untuk terdengar.

Ilusi kebebasan ini membuat kekuasaan bayangan semakin sulit dikenali. Masyarakat merasa bebas berpendapat, padahal diskursus publik bergerak dalam pola yang berulang dan terfragmentasi. Isu-isu struktural tersingkir oleh sensasi, konflik dangkal, dan hiburan instan. Sementara itu, keputusan strategis tetap diambil di ruang yang jauh dari perhatian publik.

Normalisasi sebagai Bentuk Penguasaan

Tembok bayangan juga bekerja melalui proses normalisasi. Ketimpangan ekonomi, ketidakadilan hukum, dan ketergantungan struktural dipresentasikan sebagai sesuatu yang wajar dan tak terhindarkan. Jawaban dengan pernyataan memang sistemnya begitu menjadi penanda berhentinya pertanyaan kritis.

Ketika ketidakadilan diterima sebagai kondisi alamiah, imajinasi tentang perubahan perlahan terkikis. Masyarakat tidak lagi bertanya apakah sistem dapat diubah, melainkan hanya bagaimana cara bertahan di dalamnya. Dalam kondisi ini, kekuasaan bayangan tidak perlu menekan; ia cukup membiarkan masyarakat menginternalisasi batas-batas yang ada.

Hukum dalam Bayang-Bayang Kepentingan

Secara ideal, hukum berfungsi sebagai penopang keadilan dan kepastian. Namun dalam praktik, hukum sering kali menjadi ruang yang telah dimasuki oleh relasi kuasa yang timpang. Penegakan hukum yang tidak setara mencerminkan bukan sekadar kelemahan aparat, melainkan keberhasilan kekuasaan bayangan menyusup ke dalam sistem hukum itu sendiri.

Akibatnya, kepercayaan publik terhadap keadilan melemah. Kebenaran substantif tidak selalu sejalan dengan hasil hukum formal. Dalam situasi seperti ini, tembok bayangan tidak hanya mengatur kebijakan, tetapi juga membentuk pengalaman kolektif tentang keadilan dan ketidakadilan.

Retakan dalam Struktur Bayangan

Meski bekerja rapi, tembok bayangan bukan tanpa celah. Kesadaran kritis, jurnalisme yang tekun, dan keberanian untuk mempertanyakan keputusan membuka retakan di dalamnya. Retakan ini sering kali kecil dan tidak langsung meruntuhkan struktur, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa kekuasaan tersebut tidak absolut.

Setiap pertanyaan tentang siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan adalah gangguan bagi kekuasaan yang bergantung pada penyamaran. Kesadaran menjadi ancaman utama bagi kekuasaan yang bekerja dalam diam.

Membaca Kekuasaan yang Menyelinap

Menghadapi tembok bayangan tidak berarti menolak semua institusi atau hidup dalam kecurigaan berlebihan. Yang dibutuhkan adalah kemampuan membaca kekuasaan secara jernih dalam memahami relasi kepentingan, mekanisme wacana, dan batas-batas yang sengaja dibangun.

Pendidikan kritis memainkan peran penting di sini. Bukan pendidikan yang sekadar menghafal, melainkan yang melatih bertanya, menghubungkan fakta, dan mengenali penyusupan kepentingan dalam bahasa yang tampak netral. Tanpa kemampuan ini, tembok bayangan akan terus bekerja lintas generasi.

Dari Bayangan Menuju Tanggung Jawab

Tembok bayangan nyusup berkuasa menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu hadir sebagai figur yang mudah dikenali. Ia sering masuk perlahan, menyamar sebagai prosedur, kebiasaan, dan kebutuhan teknis. Menyadari keberadaannya bukan untuk menumbuhkan keputusasaan, melainkan untuk memperluas tuntutan pertanggungjawaban.

Ketika bayangan disorot, kekuasaan dipaksa keluar ke ruang terang. Ia mungkin tidak runtuh seketika, tetapi kehilangan keunggulan utamanya dengan ketakterlihatannya. Pada akhirnya, demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin, melainkan tentang kesanggupan kolektif untuk mengawasi kekuasaan. Ini termasuk yang menyelinap diam-diam di balik tembok bayangan.