Benarkah Tambang Emas Martabe Jadi Penyebab Banjir Bandang di Sumut?

Sorotan:

• Evaluasi menyeluruh tambang di wilayah bencana Sumatera ditekankan pemerintah, termasuk aktivitas Tambang Martabe.
• Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan pengecekan langsung dan menegaskan lokasi tambang Martabe bukan sumber banjir bandang.
• Operasi tambang diminta berhenti sementara demi mengerahkan alat berat untuk penanganan bencana.

Jakarta- Dugaan keterkaitan Tambang Martabe dengan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara kembali mencuat setelah wilayah Tapanuli Selatan lokasi perusahaan tambang emas tersebut menjadi salah satu daerah paling terdampak.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM langsung melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa ia telah meninjau langsung area Tambang Martabe. Berdasarkan pengecekan di lokasi, Bahlil menegaskan posisi tambang berada jauh dari aliran sungai yang menjadi pusat banjir bandang.

“Saya cek juga kemarin ini di lokasi, itu tambang emas. Kalinya itu ada tiga, ada kali gede, dan yang kena banjir ini kali yang sedang yang tengah. Nah Martabe ini kali yang kecil,” tegasnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12).

Ia menyampaikan bahwa tim teknis Kementerian ESDM masih bekerja melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional Tambang Martabe, untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran lingkungan atau tidak.

“Tim tambang masih melakukan evaluasi sampai sekarang. Tim kami sedang mengecek, sampai selesai baru kami putuskan,” ujar Bahlil.

Terkait kelanjutan aktivitas produksi, Bahlil menegaskan bahwa kegiatan tambang saat ini dihentikan sementara. Namun penghentian tersebut bukan akibat temuan pelanggaran, melainkan karena pemerintah meminta dukungan alat berat untuk membantu penanganan bencana.

“Kemarin sih nggak berlanjut. Karena sekarang kami minta mereka bantu, fokus untuk alat mereka untuk bantu teman kita yang kena bencana,” tegasnya.

Bahlil juga menuturkan bahwa pemerintah sedang menjalankan evaluasi besar-besaran terhadap seluruh tambang yang berada di kawasan rawan bencana di Sumatera.

Di Aceh, pengecekan masih berlangsung, sementara di Sumatera Barat tidak ditemukan aktivitas tambang yang relevan dengan bencana.

“Kalau di Sumbar itu nggak ada. Di Aceh pun kita lagi pengecekan. Nah kalau di Sumut tim kita lagi evaluasi, kalau tim evaluasi saya akan cek dampaknya, apalah tambang ini ada apa tidak,” kata Bahlil.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi jika terbukti ada perusahaan tambang yang beroperasi tidak sesuai aturan dan menimbulkan dampak lingkungan.

PTAR Angkat Suara

Di satu sisi, PT Agincourt Resources (PTAR) menepis munculnya tuduhan publik yang mengaitkan operasional Tambang Emas Martabe sebagai penyebab longsor dan banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.

Melalui pernyataan resmi, perusahaan menegaskan bahwa klaim tersebut tidak didukung fakta lapangan dan masih jauh dari kesimpulan ilmiah.

“Temuan kami menunjukkan bahwa mengaitkan langsung operasional Tambang Emas Martabe dengan kejadian banjir bandang di Desa Garoga merupakan kesimpulan yang prematur dan tidak tepat,” jelas PTAR dalam rilis resminya, Selasa (2/12).

PTAR menyebut pusat banjir bandang berada di Desa Garoga dalam sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga, lalu meluas ke sejumlah desa lain seperti Huta Godang, Batu Horing, Sitinjak, hingga Aek Ngadol.

Perusahaan menegaskan bahwa aktivitas tambang Martabe justru berada di sub DAS Aek Pahu yang secara hidrologis tidak terhubung secara langsung dengan DAS Garoga.

Mereka mengaku senantiasa mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, termasuk perizinan terkait. PTAR secara khusus mengklaim patuh terhadap aturan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan.

Tambang Emas Martabe, menurut perusahaan, selama ini melakukan kegiatan penambangan sepenuhnya di Areal Penggunaan Lain (APL). Lokasi tersebut disebut-sebut berada di luar kawasan hutan Batang Toru.

Selama beroperasi, perusahaan juga mengklaim terus mendukung upaya perlindungan lingkungan termasuk konservasi air, udara, tanah, dan lebih jauh konservasi keanekaragaman hayati berkolaborasi dengan institusi-institusi nasional maupun global. (*) RAL