Sorotan:
- Isu percepatan pembangunan perbatasan dan rencana pemekaran Provinsi Sambas Raya kembali dibahas dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI dan Wamendagri ke Sambas
- Komisi II DPR RI dan Wamendagri bertemu Bupati Sambas Satono turun langsung meninjau kondisi dan kebutuhan strategis wilayah perbatasan Sambas.
- PLBN Temajuk, layanan pendidikan, dan kesehatan menjadi fokus pembahasan dalam upaya percepatan pembangunan.
Jakarta– Isu strategis mengenai percepatan pembangunan kawasan perbatasan Indonesia serta peluang pemekaran Provinsi Perbatasan Sambas Raya kembali menjadi perhatian nasional.
Sorotan itu mencuat setelah Panitia Kerja Komisi II DPR RI bersama Wakil Menteri Dalam Negeri melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sambas pada Rabu (26/11/2025).
Bupati Sambas Satono menyambut langsung kedatangan Wamendagri Ahmad Wiyagus, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifkynizami Karsayuda, Sekretaris BNPP Makhrozi Rahman, serta jajaran pemerintah provinsi dan tokoh masyarakat.
Satono menegaskan bahwa kunjungan tersebut menjadi momentum penting bagi Sambas guna memperoleh penguatan dukungan pusat dalam akselerasi pembangunan di wilayah perbatasan.
“Kami sangat bangga menerima kunjungan ini. Ini pertama kalinya selama dua periode saya menjabat. Semoga membawa kemajuan nyata bagi Sambas,” ujar Satono.
Ia memaparkan kondisi perbatasan Sambas yang berhadapan langsung dengan Malaysia melalui jalur darat dan laut. Meski sejumlah program telah berjalan, Satono menyebut percepatan pembangunan masih sangat dibutuhkan. Khusunya, melalui intervensi pemerintah pusat dan Komisi II DPR RI.
Satono juga menguraikan persoalan layanan dasar di sektor pendidikan dan kesehatan yang masih menjadi hambatan bagi masyarakat perbatasan. Keterbatasan tenaga pendidik, tenaga medis, serta akses terhadap fasilitas dinilai perlu penanganan intensif.
Salah satu program prioritas yang ditegaskan Satono adalah pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Temajuk. Menurutnya, keberadaan PLBN akan memperkuat konektivitas ekonomi antarwilayah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia menambahkan, PLBN Temajuk adalah simbol kehadiran negara di perbatasan. Selain itu, PLBN adalah instrumen strategis untuk mendorong penguatan hubungan ekonomi dan sosial dengan Malaysia.
Satono menutup penyampaiannya dengan menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat. Ia memastikan seluruh masukan dari Komisi II DPR RI akan ditindaklanjuti sesuai RPJMD dan diselaraskan dengan RPJMN. (*) RAL