Jakarta—Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan perintah kepada dirinya pasca bertemu dengan FIFA di Doha, Qatar.
Instruksi tersebut, kata Erick, menyangkut dua hal, yakni segera membuat dan menyelesaikan peta biru transformasi sepakbola Indonesia. Nantinya peta biru ini akan disampaikan kepada FIFA. Kemudian, dia kembali membuka pembicaraan bersama FIFA untuk mempertahankan Indonesia sebagai member dari organisasi tersebut.
Erick berjanji akan berupaya keras memastikan terlaksananya transformasi sepakbola Indonesia dan membuka ruang diskusi dengan FIFA.
“Presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persepakbolaan dunia. Oleh karena itu saya tentu akan berusaha keras memastikan transformasi sepakbola Indonesia ini terjadi. Bukan cuma wacana, tapi benar-benar terjadi. Dan saya akan bekerja keras untuk kembali bernegosiasi kepada FIFA untuk menghindari sanksi yang bisa terjadi,” kata Erick dalam konferensi pers, Jumat (31/3/2023).
Erick berujar, saat ini FIFA tengah mempelajari dan mempertimbangkan pemberian sanksi untuk Indonesia. Karena itu, dia menunggu undangan dari FIFA setelah dilangsungkannya FIFA Council dalam beberapa hari ke depan.
Dia pun mengaku belum mengetahui ganjaran yang akan diberikan FIFA pasca ditolaknya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Namun, dia berharap Indonesia tidak dikenakan sanksi berat karena akan berdampak pada masa depan olahraga nasional.
“Sanksi terberat ini yang tentu kita tidak harapkan. Kita tidak bisa berikut kompetisi secara maksimal di seluruh dunia. Sebagai timnas atau pun sebagai klub juga ini akan menjadi sebuah kemunduran buat sepakbola Indonesia. Dan itu sebenarnya sudah pernah terjadi di tahun 2015,” jelasnya.
Adapun, lanjut Erick, buku biru transformasi sepakbola tersebut menjadi bahan negosiasi dengan FIFA agar sanksi yang dikenakan nantinya bukan sanksi terberat, sehingga diharapkan Timnas Indonesia masih mendapatkan dukungan dari FIFA dan berkesempatan mengikuti kompetisi Internasional.
“Apakah administrasi, apakah apa saya enggak tahu. Tapi jangan yang sama dengan [sanksi] 2015,” pungkas Erick. (*) RAL