Banjarmasin— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel) mengukuhkan secara serentak delapan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Keberadaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) diyakini bisa menjadi motor penggerak upaya percepatan inklusi keuangan masyarakat.
Adapun, delapan TPAKD itu terletak di Kabupaten/Kota Banjar, Banjarbaru, Barito Kuasa, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tanah Bumbu.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa peran TPAKD sebagai motor penggerak percepatan akses keuangan di daerah sangat penting untuk mendukung masyarakat, memperkuat pondasi ekonomi daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan OJK adalah kunci untuk memperkuat stabilitas keuangan, mendukung UMKM, dan meningkatkan literasi serta inklusi keuangan di seluruh daerah,” kata Friderica, dikutip Jumat (7/3).
Lebih lanjut, Friderica berharap TPAKD akan memajukan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
TPAKD merupakan forum koordinasi antarinstansi yang bertujuan untuk meningkatkan perluasan akses keuangan masyarakat.
“Forum ini bisa mendorong perekonomian masyarakat antara lain melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas,” terangnya.
Gubernur Kalsel Muhidin menginstruksikan seluruh Pemkab/Pemkot untuk bersinergi dengan regulator keuangan, pelaku usaha jasa keuangan serta instansi terkait lainnya.
Ia minta semua bekerja bersama dalam mempercepat akses keuangan inklusif dan pertumbuhan ekonomi yang merata di Kalsel.
“Saya atas nama Pemprov Kalsel menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan tim percepatan akses keuangan di daerah. Mari kita keluarkan komitmen untuk saling bersinergi bekerja sama dan berkolaborasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi di daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Muhidin.
Pengukuhan serentak tersebut didahului oleh Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Kalsel untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja seluruh TPAKD tahun 2024. Lalu, refreshment arah strategis TPAKD, dan pemantapan program kerja TPAKD tahun 2025.
Di waktu yang sama dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Laku Pandai. Acara disertai pembukaan rekening santri implementasi program Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) Ponpes Manbaul Ulum.
Beberapa program unggulan TPAKD di Provinsi Kalsel di antaranya program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR).
Kemudian, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Ekosistem Keuangan Inklusif, penyaluran Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), dan kegiatan edukasi keuangan. (*) Ranu Arasyki Lubis