Syarat Jadi Negara Maju, Pakar UI: Pilih Pemimpin Pro Kesejahteraan Ramah Lingkungan

Jakarta— Pakar Lingkungan Universitas Indonesia (UI) Mahawan Karuniasa menekankan pentingnya memilih sosok pemimpin yang pro-kesejahteraan ramah lingkungan atau memiliki sustainability quotient (SQ) tinggi, di Pilpres 2024.

Mahawan memaparkan, saat ini para ilmuwan baru saja menyelesaikan sembilan indikator kondisi Bumi yang aman bagi manusia. Namun, enam di antaranya telah melampaui batas aman di luar level safe operating space. Termasuk perubahan iklim, polusi, dan merosotnya keanekaragaman hayati.

“Kriteria pro kesejahteraan ramah lingkungan ini mencakup lima hal. Pertama, mampu menjaga kedaulatan sumber daya alam tidak terbarukan, dengan menutup keran ekspor, menghemat dan mengutamakan kepentingan dalam negeri,” ujar Mahawan dalam Webinar Mencari Figur Pemimpin Pro-Lingkungan yang diselenggarakan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bekerja sama dengan BBC Media Action, Kamis (26/10/2023).

Kedua, mengendalikan sumber daya alam terbarukan. Seperti menciptakan swasembada pangan, mempercepat penyediaan energi bersih, dan mengendalikan jumlah penduduk yang terus membengkak.

Ketiga, pemimpin baru mesti mampu menghadapi triple planetary crisis (perubahan iklim, pencemaran, dan biodiversity loss) dengan memangkas emisi gas rumah kaca dan meningkatkan adaptasi, terutama terhadap kelompok rentan iklim. Di samping merestorasi dan menjaga ekosistem daratan dan lautan, serta penegakan hukum pencemaran lingkungan.

Selain itu, pemimpin baru juga harus mampu menghadapi krisis lainnya yaitu perubahan sistem lahan, air, dan siklus kimia. Terutama, fosfor dan nitrogen. Antara lain, dengan mengendalikan tutupan dan perubahan penggunaan lahan melalui tata ruang dan pengelolaan daerah aliran sungai, serta pengendalian pupuk pertanian dan limbah tambang.

Keempat, pemimpin baru perlu mampu menciptakan konsep kesejahteraan dan pembangunan SDM yang baru. Karena pada saat ini, kesejahteraan cenderung diukur dengan ekonomi. Namun pada kenyataannya, tidak sejalan dengan tingkat kebahagiaan masyarakat yang ingin dicapai.

Kelima, pemimpin baru harus mampu membangun sistem politik dan ekonomi yang tidak merusak lingkungan. Serta membangun etika bumi yang mendorong para pemangku kepentingan menjaga kehidupan yang harmonis dengan alam.

“Tidak ada pilihan lain bagi kita, untuk menjaga kelestarian Bumi Indonesia. Karena itu syarat menjadi negara maju di era saat ini. Semua pihak perlu mendorong, agar pemimpinnya memgembangkan kapasitas untuk memiliki kriteria pemimpin yang pro-kesejahteraan ramah lingkungan,” tegas Mahawan, yang juga Ketua Umum Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia. (*)

IJK Peduli Lingkunganisu lingkunganKementerian LHKSiti Nurbaya
Comments (0)
Add Comment