Jakarta—Pemerintah menargetkan dapat mengantongi pendapatan negara sebesar Rp2.865,3–2.865,3 triliun dalam rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, perolehan tersebut berasal dari penerimaan pajak dan bea cukai yang ditaksir mencapai Rp2.280,3–Rp2.355,8 triliun. Sementara Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp436,5–504,9 triliun, disertai hibah sebesar Rp2,3–4,6 triliun.
Di sisi belanja, Sri Mulyani memperkirakan belanja negara akan mencapai Rp3.215,7–3.476,2 triliun. Menkeu mematok pengeluaran pemerintah pusat sekitar Rp2.400,7–2.631,2 triliun. Kemudian dana transfer ke daerah diprediksi Rp815–845 triliun.
“Apa yang menjadi prioritas yang sudah kita identifikasi bersama teman-teman Bappenas. Untuk belanja K/L selain kita harus meningkatkan kualitas belanja dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, reformasi birokrasi, dan infrastruktur dan SDM, ada belanja khusus tahun depan gang memang perlu untuk di perhatikan,” kata Sri Mulyani saat menyampaikan postur fiskal tahun 2024, Kamis (6/4/2023).
Sri berujar, beberapa di antara belanja pemerintah pusat ditujukan untuk meneruskan tahapan pembangunan Ibukota Negara IKN baru serta pemilihan umum (pemilu). Menurutnya, kegiatan pemilu di 2024 akan menyedot biaya yang cukup besar dari APBN. Apalagi, jika pemilihan dilaksanakan lebih dari satu putaran.
“Pembangunan IKN jelas itu sudah mulai tahun ini dan tahun depan. Pemilu itu karena kemarin untuk tahun depan bulan Februari pemilu untuk seluruhnya, dan kalau satu round atau dua round itu akan memengaruhi anggaran yang luar biasa dan Pilkada pada ujung 2024. Jadi tahun depan itu adalah benar tahun-tahun election dan itu sebenarnya anggarannya kita sediakan,” beber Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Menkeu berjanji akan menjaga defisit di bawah 3% sesuai dengan target yang telak dikemukakan pada tahun lalu. Pemerintah, kata dia, akan berupaya agar primary balance mendekati level balance atau nol.
“Ini betul-betul menjaga kesehatan APBN sehingga defisit didesain antara 2,16–2,64% dari PDB,” pungkasnya. (*) RAL