Jakarta— Soedradjad Djiwandono, Mantan Gubernur Bank Indonesia 1993-1998 menyatakan pandangannya terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur pasca mudurnya Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN.
Ia mempertanyakan urgensi pembangunan IKN baru dibandingkan program makan bergizi gratis yang keduanya diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Soedradjad tidak segan menyatakan bahwa ia lebih memilih program makan bergizi gratis. Sebab, program ini sudah diperhitungkan dan bahkan dapat segera dilaksanakan. Seperti diketahui, program makan bergizi gratis setidaknya membutuhkan anggaran Rp71 triliun pada tahun depan.
Berbeda halnya dengan pembangunan IKN baru yang belum pasti memakan total anggaran yang akan dikeluarkan.
“Ya Saya sebagai seorang ekonom ya nggak bisa bohong dalam soal ini. Saya mengatakan ya saya memilih makan siang bergizi. Karena saya tahu itu akan bisa dilaksanakan segera bahkan kita sudah memperhitungkan secara rinci biayanya. Siapa yang akan menerima dan seterusnya,” ujarnya dalam “Infobank 21th Banking Service Excellence Awards (BSEA) 2024, di Kempinski Hotel Indonesia, Jakarta, pada Selasa, (2/6/2024).
Ipar Prabowo ini juga menyentil keberadaan air bersih yang masih jadi persoalan di IKN baru. Minimnya air bersih di daerah itu akan menjadi PR yang membuat biaya pembangunan semakin besar. Akan tetapi ia menampik bahwa bukan berarti dirinya tidak setuju IKN baru dibangun.
“Ibu kota baru kita belum tahu persis biayanya yang akan kita harus mengeluarkan. Dan kebetulan seperti yang sekarang terpilih itu air bersih aja enggak ada, pembiayaannya jelas luar biasa besarnya, itu sebagai ekonom ya yang saya perhatikan itu. Akan tetapi satu kata pun saya tidak pernah mengatakan saya tidak setuju ibu kota baru,” terangnya.
Pembahasan mengenai pemindahan Ibu kota bukan masalah baru. Ia bercerita, sejak duduk di kursi kabinet, pembahasan mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta sudah mencuat disebabkan semakin tingginya air laut yang masuk ke daratan wilayah Jakarta.
“Sehingga kalau kita ingin memeroleh air yang bersih, makin lama makin dalam melakukan pengeboran. Dulu sudah ada wacana untuk mendirikan Sentul sebagai pengganti dari Jakarta. Jadi kembali lagi, saya sendiri pernah mendengar dan saya setuju. Saya tidak pernah setuju dengan pemindahan tu. Hanya mestinya dipikirkan secara matang bagaimana pembiayannya sampai seberapa jauh, dan sebagainya,” sambungnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa lokasi IKN baru harus pertimbangan. Ia mencontohkan keberhasilan Malaysia Malaysia dalam menggeser Ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya yang hanya terletak beberapa miles dari Kuala Lumpur.
“Itu sudah menjadi suatu hasil yang bagus sekali. Sebaliknya Kamboja mendirikan ibu kota tetapi mau di tengah hutan yang pada akhirnya nggak ada orang yang mau pindah ke situ. Sudah dibangun sejumlah gedung tetapi orangnya dan pegawainya tidak mau pindah apalagi yang lain. Kita tidak mau dong semacam itu,” pungkasnya. (*) Ranu Arasyki Lubis