THE ASIAN POST, JAKARTA ― Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dianggap telah terlalu jauh mencampuri urusan pengaturan tiket pesawat.
“Menko ini sudah bertindak terlalu jauh, melampaui kewenangannya dan juga mengatur ranah korporasi,” kata Anggota Ombudsman RI Alvin Lie di Jakarta, Rabu (17/7).
Kewenangan yang dianggap melampaui itu, kata Alvin, adalah pengaturan secara detail soal bisnis yang dijalankan maskapai. Seperti, penentuan hari, jam, rute, kursi dan bahkan besaran diskon sebesar 50 persen.
“Ini terlalu jauh,” tandasnya.
Pemerintah, menurut Alvin, seharusnya hanya membangun koridor-koridor aturan yang mengatur penjualan tiket pesawat, seperti tarif batas atas dan batas bawah.
“Mestinya pelaku usaha diberikan keleluasaan dalam menjalankan bisnisnya,” kata Alvin.
Ia juga menyoroti pengaturan tarif yang hanya terjadi pada rute komersial berjenis jet saja. Sedangkan, pesawat perintis atau berjenis baling-baling malah tidak mendapatkan perhatian khusus seperti pesawat bermesin jet berkapasitas angkut besar.
“Bagaimana rute yang dilayani pesawat baling-baling, padahal pesawat ini melayani kota-kota kecil, dan biaya angkut per kursi per kilometer jauh lebih mahal dari pada jet,” kata Alvin. []