Jakarta- Polemik pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) kembali mengemuka dan memperlihatkan dinamika sikap di internal pemerintah.
Di satu sisi, pemerintah menegaskan komitmen mendukung keberlanjutan moda transportasi strategis nasional. Di sisi lain, muncul perdebatan soal siapa yang semestinya menanggung beban keuangan proyek yang dibangun oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tengah mencari skema terbaik untuk menyelesaikan kewajiban utang proyek Whoosh. Menurutnya, pembahasan tersebut sudah berlangsung sejak beberapa waktu lalu.
Pemerintah, kata Prasetyo, memandang Whoosh bukan sekadar proyek bisnis, melainkan moda transportasi publik yang telah memberikan manfaat nyata bagi mobilitas masyarakat Jakarta–Bandung. Karena itu, keberlanjutan proyek dinilai perlu dijaga.
“Kemarin laporan terakhir rapat di Danantara masih finalisasi. Sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh pak Rosan sebagai CEO Danantara,” kata Prasetyo, di Stasiun Gambir, Selasa (10/2/2026).
Bahkan, pada Oktober 2025, pemerintah membuka wacana pengembangan jalur kereta cepat ke luar Bandung, termasuk kemungkinan perpanjangan hingga Surabaya.
Gagasan ini menunjukkan bahwa Whoosh diposisikan sebagai proyek strategis jangka panjang, bukan proyek yang berhenti pada fase operasional awal.
Sikap Awal Purbaya Tegas Menolak APBN
Sikap berbeda sebelumnya ditunjukkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pada Oktober 2025, Purbaya secara tegas menolak penggunaan APBN untuk membayar utang Whoosh.
Ia merespons usulan dari manajemen Danantara, dengan menegaskan bahwa KCIC berada di bawah entitas investasi yang memiliki manajemen profesional dan dividen besar.
“Kalau ini kan KCIC di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri,” ungkap Purbaya dalam Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).
Dengan dividen yang disebut mencapai puluhan triliun rupiah per tahun, Purbaya menilai kewajiban utang seharusnya diselesaikan secara korporasi tanpa membebani keuangan negara.
“Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama goverment,” tegas Purbaya.
Dalam konteks itu, Purbaya menekankan pentingnya pemisahan tegas antara risiko bisnis swasta dan tanggung jawab fiskal pemerintah.
Tunggu Restu Presiden
Namun, memasuki Februari 2026, sikap Purbaya menunjukkan nuansa yang lebih fleksibel. Ia menyatakan bahwa penggunaan APBN untuk pembayaran utang Whoosh belum bersifat final, karena baru sebatas usulan dari Danantara dan belum menjadi arahan resmi Presiden Prabowo Subianto.
“[Terkait pembayaran utang] Belum ada petunjuk khusus dari presiden. Adanya dari Rosan (CEO Danantara), dari itu kan belum clear,” kata Purbaya di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Lebih jauh, Purbaya menegaskan bahwa apabila terdapat instruksi langsung dari Presiden, ia akan menjalankannya.
“Saya kalau ada petunjuk presiden saya kerjain, sekarang belum. Paling enggak ada, tapi belum firm,” tambahnya.
Pernyataan ini menandai pergeseran penting, dari penolakan prinsipil terhadap APBN, menjadi sikap menunggu keputusan politik tertinggi.
Sinyal kuat juga datang dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobby Rasyidin, yang menyebut Presiden telah menjamin adanya solusi atas pembayaran kewajiban proyek Whoosh.
Presiden bahkan disebut menilai pembayaran sekitar Rp1,2 triliun per tahun sebagai beban yang sebanding dengan manfaat publik yang dihasilkan, mulai dari pengurangan kemacetan hingga transfer teknologi.
“Sudah, sudah beres kan, kan waktu itu Presiden sudah bilang. Sudah beres, sudah beres,” terangnya di gedung DPR RI Jakarta, Senin (9/2/2026).
Meski demikian, Bobby mengakui bahwa tata laksana teknis pembayaran masih dalam tahap perumusan bersama pemerintah.
Prasetyo Hadi kembali menegaskan bahwa saat ini Danantara tengah berada pada tahap akhir negosiasi teknis dengan pihak China. Proses tersebut dipimpin langsung oleh CEO Danantara dan menjadi kunci penentuan skema akhir penyelesaian utang. (*)