Highlight:
- PT SMI catat total komitmen pembiayaan Rp192 triliun, termasuk Rp36,16 triliun untuk pinjaman daerah di luar Pulau Jawa.
- Lebih dari 50% pembiayaan daerah PT SMI disalurkan ke luar Pulau Jawa, dorong pemerataan pembangunan nasional.
- Pembiayaan PT SMI dorong pemerataan ekonomi daerah dan percepatan proyek strategis seperti rumah sakit, jalan, dan pasar.
Jakarta – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI memainkan peran penting dalam mempercepat proyek infrastruktur nasional melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan pinjaman daerah.
Reynaldi Hermansjah, Presiden Direktur PT SMI megatakan, melalui tiga pilar bisnisnya, yakni pembiayaan korporasi, pembiayaan publik, serta advisory services & pengembangan proyek, PT SMI hadir sebagai akselerator.
Total dukungan pembiayaan PT SMI untuk proyek strategis mencapai Rp192 triliun. Dengan 19 proyek di antaranya merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dalam skema KPBU, PT SMI membantu pemerintah menyiapkan proyek agar layak secara finansial (bankable). Perseroan juga menyalurkan pinjaman daerah senilai Rp36,16 triliun, di mana lebih dari 50 persen disalurkan ke luar Pulau Jawa.
“Peran ini mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah, memastikan proyek dengan dampak sosial tinggi tetap layak dibiayai,” ujar Reynaldi Hermansjah, baru-baru ini.
PT SMI juga berkontribusi besar dalam membiayai infrastruktur dan pemerataan pembangunan daerah melalui pinjaman daerah.
Melalui instrumen ini, Pemda dapat membangun proyek strategis seperti rumah sakit, jalan, atau pasar tanpa terikat keterbatasan APBD tahunan. Sehingga, penyediaan layanan publik dapat dipercepat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Total komitmen pinjaman daerah ini mencapai Rp36,16 triliun, dengan lebih dari 50 persen di antaranya disalurkan keluar pulau Jawa.
Selain itu, PT SMI juga menyalurkan pembiayaan langsung ke BUMD yang mengelola infrastruktur revenue-generating (menghasilkan pendapatan), seperti BUMD air minum (PDAM).
“Peran ini mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah. Dan memastikan proyek dengan dampak sosial tinggi yang mungkin dianggap berisiko oleh bank komersial namun tetap layak dibiayai sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah,” kata Reynaldi. (*)
Editor: Ranu Arasyki Lubis