Jakarta— Kinerja produksi dan lifting SKK Migas pada kuartal I 2023 terus menunjukkan peningkatan yang menggembirakan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Upaya berkelanjutan telah dilakukan untuk mempertahankan momentum positif ini.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah pelaksanaan rapat kerja produksi, metering, dan pemeliharaan fasilitas 2023 di Surabaya selama tiga hari, mulai dari 28–31 Mei 2023.
Rapat ini dihadiri oleh seluruh fungsi terkait di SKK Migas, pimpinan tertinggi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), penyedia teknologi, dan stakeholder terkait lainnya, dengan jumlah peserta sekitar 500 orang pada hari pertama.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menjelaskan bahwa rapat ini merupakan langkah strategis dalam merumuskan upaya untuk mencapai target produksi jangka pendek tahun 2023 dan visi jangka panjang tahun 2030, yaitu mencapai produksi minyak sebanyak 1 juta barel per hari (BOPD) dan gas sebanyak 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD).
Dwi menekankan bahwa peningkatan kinerja produksi dan lifting pada kuartal I/2023 menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Namun, demikian, para pelaku di industri ini juga dituntut untuk terus mencari solusi atas kendala produksi, meningkatkan produksi dari lapangan migas yang aktif, mengaktifkan lapangan migas yang tidak aktif, serta mempercepat produksi dari sumur atau lapangan baru.
Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan penggunaan produk dan teknologi yang tepat.
Dwi menegaskan bahwa mengatasi tantangan di industri hulu migas membutuhkan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi dari semua pihak untuk mencapai target yang ditetapkan.
“Komitmen investasi di sektor hulu migas tahun 2023 sebesar US$15,3 miliar harus dapat terealisasikan sepenuhnya. Momentum positif pada kuartal I 2023 harus menjadi dorongan untuk mengimplementasikan program yang lebih besar dan lebih agresif pada kuartal II/2023 dan hingga akhir tahun ini,” ujar Dwi.
Selain itu, Dwi juga mengungkapkan bahwa target produksi dan lifting migas nasional tahun 2023 yang ditetapkan oleh Pemerintah lebih tinggi daripada persetujuan WP&B tahun 2023.
Oleh karena itu, SKK Migas dan Kontraktor KKS terus berupaya untuk Mengisi Kesenjangan (FTG) guna mencapai target nasional.
Pada rapat kerja tersebut, dilakukan pembahasan mengenai berbagai hal, termasuk implementasi teknologi produksi, optimalisasi pengangkatan buatan (artificial lift), peningkatan kapasitas fasilitas produksi dan pengurangan stok, optimisasi penggunaan gas dan pengurangan flare, optimalisasi pemeliharaan terencana, dan pengukuran minyak dan gas.
Bhudyarso, Sekjen ASMETI (Asosiasi Sistem Metering Indonesia) memberikan dukungan penuh dan berkolaborasi dengan SKK Migas dalam mencapai target produksi.
“Asosiasi Sistem Meter Indonesia (ASMETI) siap mendukung Kebijakan SKK Migas sebagai Sumber Daya Kompetensi Sistem Pengukuran Transfer Migas,” ungkap Bhudyarso.
Ketua Umum ASMETI, Daharmono, menambahkan bahwa ASMETI dengan kapasitasnya meyakinkan para pengguna bahwa produksi gas dan minyak dari lapangan sampai ke klien sesuai dengan volume yang dijanjikan.
“ASMETI meyakinkan para stakeholder bahwa produksi gas dan minyak dari lapangan sampai ke pengguna dilakukan dengan memenuhi volume yang diharapkan dan dengan menggunakan tenaga ahli yang berkualitas,” kata Daharmono.
Sementara Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji menyampaikan bahwa realisasi produksi cenderung menurun sesuai dengan proyeksi produksi dasar (base), namun angka realisasi tetap lebih tinggi daripada proyeksi produksi dasar, sebagai hasil dari keberhasilan beberapa program.
Tutuka menambahkan, untuk mendukung peningkatan produksi minyak dan gas, Pemerintah terus melakukan perbaikan terhadap syarat dan ketentuan dalam Indonesia Petroleum Bidding Round.
“Perbaikan ini meliputi pembagian hasil hingga 50:50 untuk kategori berisiko tinggi, pengurangan First Tranche Petroleum (FTP) menjadi 10% (dapat dibagi), fleksibilitas skema Kontrak Kerja Sama (PSC) dengan investor dapat memilih antara skema pemulihan biaya atau pembagian keuntungan, penetapan harga DMO 100% mengikuti ICP selama masa kontrak, dan perbaikan fiskal dan ketentuan lainnya,” jelas Tutuka pada Senin, 29 Mei 2023.
Selain itu, guna mendukung keberlanjutan lingkungan di industri hulu migas, Pemerintah terus memperkuat implementasi regulasi Permen ESDM No. 2 Tahun 2022 mengenai pelaksanaan CCS/CCUS pada kegiatan usaha hulu migas.
Tutuka menyampaikan bahwa potensi bisnis CCS/CCUS di industri hulu migas nasional sangat menjanjikan, sehingga Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong implementasinya sebagai salah satu faktor peningkatan daya saing industri hulu migas nasional. (*)