THE ASIAN POST, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly bersama untuk mempelajari draft revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan hati-hati.
Demikian disampaikan Yasonna usai dirinya bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dipanggil oleh Presiden, di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/9) siang, untuk diberikan draf revisi tersebut.
“Saya diberikan draf revisi Undang-Undang KPK untuk saya pelajari. Itu saja dulu,” kata Yasonna saat ditanya wartawan sekeluarnya dari Istana Negara.
Draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK itu sebelumnya telah disetujui sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif DPR dalam Sidang Paripurna pada Kamis (5/9) pekan lalu.
Beberapa poin penting dalam draf revisi UU KPK itu di antaranya adanya Dewan Pengawas KPK dan diperbolehkannya KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi apabila penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama satu tahun. []