Jakarta – Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong membuat peta politik nasional berubah.
Pengamat politik Rocky Gerung menganalisis, keputusan Presiden ke-8 RI itu mengandung konsekuensi politik yang signifikan.
“Konsekuensi dari pemberian amnesti ke Hasto Kristiyanto dan juga abolisi ke Tom Lembong dari Presiden Prabowo, akan membangkitkan kontroversi,” ujar Rocky Gerung di kanal YouTube-nya, Senin (4/8).
Menurut Rocky, keputusan Prabowo bisa dibaca sebagai sinyal perubahan arah hubungan politik, terutama terhadap dua figur penting yaitu Megawati dan Jokowi.
“Prabowo dihadapkan pada pilihan menjalin hubungan erat dengan Megawati atau tetap setia pada Jokowi. Arah yang terlihat menunjukkan kecenderungan yang kuat kepada Megawati,” tuturnya.
Jika ini yang terjadi, peta politik nasional bisa berubah.
PDIP sebagai partai dengan suara terbanyak tentu bisa menggeser tokoh-tokoh di lingkaran Presiden Prabowo yang minim dukungan politik.
Jokowi layak ketar-ketir, sebab jika PDIP masuk ke koalisi pemerintah, pengaruh Jokowi ke Prabowo akan semakin berkurang, dan itu “membahayakan” posisi Gibran sebagai wapres.
Apalagi, Jokowi tidak memiliki basis massa parpol seperti halnya Mega ataupun tokoh lain.
Relatif hanya PSI, parpol non-parlemen, yang berada dalam “kendalinya”.
Menurut sumber The Asian Post, bukan tidak mungkin PDIP akan memasukkan kader-kadernya ke kabinet pada reshuffle kabinet yang diperkirakan pada November tahun ini.
“Sampai saat ini Ibu Mega masih konsisten berada di luar (pemerintahan). Tapi, politik kan dinamis. Bisa saja PDIP masuk. Kita tunggu bulan November saat Prabowo melakukan reshuffle kabinet,” ujar kader PDIP di Senayan itu. (DW)