THE ASIAN POST, JAKARTA – Rencana perombakan terhadap beberapa direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang akan dilakukan kementerian BUMN menuai banyak kritikan. Bahkan, Komisi VI DPR RI menghimbau kepada Kementerian BUMN, khususnya Menteri BUMN, Rini Soemarno untuk menunda perombakan direksi atau komisaris perusahaan BUMN.
Perombakan direksi disarankan, dilakukan setelah ada penunjukkan menteri BUMN yang baru, seiring berakhirnya Kabinet Kerja Pemerintahan saat ini.
“Tunggu menteri yang baru. Daripada nanti diubah lagi jadi tidak sehat, karena BUMN kita sekarang harus menjalankan usahanya secara profesional secara bisnis,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Dito Ganinduto, di Jakarta, Rabu (17/7).
Ia mengatakan, perombakan sebaiknya dilakukan bila memang sudah mendesak dan dinilai sangat dibutuhkan. Terlebih, sejumlah perusahaan BUMN, tambahnya, cenderung ke arah demoralisasi.
“Itu kan perlu dikembalikan sehingga bisa bekerja secara profesional, kalau belum perlu jangan dulu. Tunggu sampai kabinet datang, takutnya menteri baru diubah lagi, diganti lagi, jadi nggak sehat,” timpalnya.
Sementara, Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengkhawatirkan rencana perombakan ini mengandung unsur politik.
Bima menambahkan, jika memang tujuannya untuk memperbaiki kinerja dan harus ada perombakan, maka perombakan dilakukan harus terhadap direksi BUMN yang saat ini bermasalah, seperti Garuda contohnya.
“Kalau direksi bank BUMN yang dirombak justru aneh. Kinerha bank BUMN juga bagus,” tutup Bhima.