Jakarta – Penyelidikan transaksi tak wajar di tubuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berlanjut. Menko Polhukam Mahfud MD unjuk bicara dengan membeberkan adanya transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkungan Kemenkeu.
“Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi. Terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea dan Cukai. Nah, itu yang hari ini,” ujar Mahfud di acara Townhall Meeting ‘Tut Wuri Handayani, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu (8/3/2023).
Sampai sekarang, belum ada keterangan resmi dari mana sumber dana gelap tersebut. Namun, menurut sumber Asianpost.id, uang itu berasal dari setoran wajib pajak dan kegiatan ekspor impor. “Yang ditilep bukan pajak rakyat kecil. Tapi wajib pajak besar yang seharusnya bayar pajak besar ke negara mereka menghindar dengan cara menyuap petugas pajak agar pajak yang mereka bayarkan lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayar,” ujarnya.
Berbagai laporan dunia pun menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan perputaran keuangan gelap tertinggi di dunia dan sudah terjadi sejak 30 tahun lalu seperti disebutkan oleh UN Comtrade, lembaga perserikatan Bangsa-Bangsa yang mencatat transaksi perdagangan dunia. Menurut Bank Dunia, aliran keuangan gelap merupakan uang yang diperoleh, ditransfer, atau digunakan secara ilegal yang melintasi batas teritori negara.
Sedangkan menurut OECD, aktivitas ini sangat merugikan perekonomian dan pembangunan di suatu negara karena identik dengan aktivitas pencucian uang, penyuapan, menghindari pajak atau bahkan untuk menyembunyikan hasil kejahatan supaya tidak terdeteksi.
Global Financial Integrity (GFI) pernah mengestimasi negara seperti Indonesia kehilangan pendapatan sebesar US$6,5 miliar atau sekitar Rp90 triliun karena salah satu praktik aliran keuangan gelap. Dan Indonesia
termasuk dalam 10 negara berkembang dengan praktik aliran keuangan gelap tertinggi.
Apalagi, Indonesia adalah negara kaya sumber daya alam sehingga potensi pendapatan negara yang hilang sangat besar dan diikuti dengan tingginya kesenjangan pendapatan kekayaan alamnya tersedot dan dimiliki oleh segelintir orang saja. KM