Jakarta— Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program andalan yang terus digaungkan di era kekuasaan Prabowo-Gibran. Namun, akhir-akhir ini beredar kabar bahwa sejumlah dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) berhenti beroperasi.
Seperti penyedia jasa katering program MBG untuk area Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan yang mengaku rugi hampir Rp1 miliar. Kerugian terjadi karena yayasan pengelola MBG belum membayar katering selama dua bulan.
Perhimpunan BPR Milik Pemda (Perbamida) meminta BPR anggotanya untuk mendukung program MBG dengan menyuntikan kredit kepada pengusaha-pengusaha SPPG. Bantuan pembiayaan itu menurtunya bisa me-leverage rantai pasok MBG dan menggerakkan ekonomi di perdesaan.
“Kami melihat potensi ini yang mungkin perlu didengungkan di kala ekonomi lagi susah ada potensi yang bisa digarap oleh pemda. Apalagi ini programnya Pak Prabowo. Ini harus disukseskan oleh semua BPR milik Pemda,” katanya, ujar Sekjen Permabida Afandi Nugroho, dalam forum The Asian Post Best Regional Champion 2025, yang berlangsung di Shangri-La Hotel Jakarta, Jumat (16/5).
Kebutuhan pengusaha untuk mendirikan SPPG sangat besar. Ia mengatakan, nilai investasi untuk satu SPPG saja ditaksir hingga Rp2 miliar. Jika jumlahnya ratusan, maka pengusaha daerah membutuhkan ratusan miliar untuk permodalan. Apalagi, lanjutnya, pengusaha SPPG memiliki agunan karena usaha tersebut dibangun di atas tanah.
“Kalau bangunannya Rp1 miliar, pembelian alat dapur Rp500 juta, untuk dua mobil dan dua sepeda motor Rp500 juta butuhnya kira-kira Rp2 miliar. Kalau investasinya Rp2 miliar, kira-kira sewanya per ompreng atau per penerima manfaat itu 2.000, maka Rp2 miliar itu nggak sampai 2 tahun sudah lunas, setelah itu keuntungan,” jelasnya.
Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan ke SPPG di setiap kabupaten, BPR tinggal menghitung 25 persen dari jumlah penduduk. Sebesar 25 persen di antaranya itu adalah penerima manfaat MBG. Ia kemudian mencotohkan di Kabupaten Jombang yang membutuhkan setidaknya 173 SPBG dengan hitungan penduduk 1,3 juta orang.
“Satu SPPG saja per minggunya itu membutuhkan 1.200 telur, belum yang lain. Ini yang kiranya barangkali bisa dieskalasi oleh kepala daerah bagaiamana memperbesar BPR milik pemda sebagai pelopor pendiri SPPG,” pungkasnya. (RAL)