THE ASIAN POST, JAKARTA ― Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto menegaskan pemerintah akan melakukan percepatan dan kemudahan untuk pelaku usaha agar meningkat jauh melalui terobosan kemudahan dalam pengurusan Akta Badan Hukum dan Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
“Ini penting karena syarat untuk menjadi negara maju adalah jumlah entrepreneur harus lebih dari 14 persen dari rasio penduduknya. Sementara di Indonesia, baru 3,1 persen,” kata Wiranto saat penyerahan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual dan Akta Pendirian Badan Hukum di Jakarta, Senin (8/4).
Wiranto juga menceritakan pengalamannya saat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan diundang oleh Gubernur Guangzhou ke pameran di Guangzhou Fair. Dikatakan bahwa dua hari tidak cukup melaksanakan kegiatan pameran kreasi dari masyarakat Cina, karena begitu banyak temuan-temuan baru yang mereka patenkan dan pamerkan.
“Saya tanya kenapa anda bisa begitu cepat sekali membangun kreasi ekonomi yang bisa membuat negara anda maju. Beliau mengatakan bahwa kami melakukan dengan cara-cara ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Cina melakukannya dengan amati, meniru, dan memodifikasi,” katanya.
Ia memberi contoh mobil Wuling di Indonesia, yang teknologinya luar biasa menyamai negara maju. Menurutnya, mobil tersebut sebenarnya meniru, mengamati, tapi memodifikasi. Jepang saat kalahkan otomotif dari Amerika juga menggunakan ATM, begitu pula dengan Korea Selatan.
“Maka kalau kita coba melakukan hal yang sama, tentu nanti ada suatu percepatan pembangunan ekonomi kreatif, yang seperti dianjurkan oleh presiden” ucapnya.
Menko Polhukam mengatakan, Badan Ekonomi Kreatif bekerja sama dan berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, telah memfasilitasi daftar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di 34 provinsi dan 80 kota. Sudah ada 5.671 pemohon HKI.
Wiranto juga mengatakan, pemerintah tidak bisa berdiri sendiri untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, butuh satu kerja sama dengan pihak swasta maupun perguruan tinggi.
Untuk itu, pada kesempatan itu Wiranto, memberikan apresiasi kepada perwakilan perguruan tinggi dari UNS Solo dan UPN Veteran Yogya yang terus melakukan kerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif, sehingga dari 2016 hingga 2017, dilaporkan terdapat 2.700 pemohon, meskipun baru 1.000 yang dapat sertifikat. []