Jakarta — Dengan gaya kepemimpinan yang berbeda, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) dan Gubernur DKI Pramono Anung, berhasil mencuri perhatian dan mendapat simpati warganya.
Namun, ada juga yang mencoba mengadu-domba keduanya. Seperti saat KDM bicara soal APBD (Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah) DKI.
Saat pidato di Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) Tahun 2025 di Bandung, Selasa (6/5), KDM bilang, APBD DKI cukup besar untuk membuat warganya sejahtera.
“Kalau jadi Gubernur Jakarta, saya bisa menggaji Rp10 juta per kepala keluarga, karena besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimiliki,” ujarnya.
Dalam kalkulasi KDM, besaran APBD Jakarta di kisaran Rp 90 triliun, sedangkan penduduk Jakarta ia genapkan menjadi 10 juta.
Dedi mengasumsikan satu kepala keluarga terdiri dari empat sampai lima orang, maka ada dua juta kepala keluarga di Jakarta.
“Jakarta ini penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya Rp 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta (penduduk) ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga Rp 10 juta,” ujarnya.
Pidato KDM yang mengkalkulasi APBD DKI dan dikaitkan dengan gaji warganya langsung mendapat reaksi beragam di media sosial. Bahkan, ada yang menuding KDM mulai menyerang Pramono.
Menurut pengamat politik dari Pantai Institute, Yos Yuslizar, respon publik atas KDM dan Pramono adalah hal yang wajar, mengingat keduanya saat ini menjadi medsos darling.
“Yang perlu diwaspadai adalah, masyarakat jangan ikut terpancing dengan turut mem-bully satu sama lainnya,” ujar Yos Yuslizar kepada The Asian Post, Jumat (9/5).
Kata dia, baik KDM maupun Pramono, sejauh ini masih on the track dan cukup menonjol dibanding dengan kepala daerah di daerah lain. Selain faktor kinerjanya, juga didukung dengan publikasi keduanya di media sosial.
“Sejauh yang dikerjakan masih positif dan berorientasi untuk kebaikan wargaya, mestinya kita dukung semuanya,” saran Yos.
Menurut Yos, tak masalah kedua gubernur tersebut mempublikasikan kerja mereka di media sosial. Bukan berarti itu sedang pencitraan.
“Justru masyakat banyak tahu dan bisa terus memantau kerja dan hasil kerja pemimpin mereka. Kalau melenceng bisa langsung dikoreksi bersama,” tutupnya. DW