Jakarta– Moody’s Investors Service mempertahankan rating kredit Indonesia di level Baa2, meski menurunkan outlook dari stabil menjadi negatif seiring meningkatnya tekanan global.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai keputusan tersebut menegaskan fondasi ekonomi nasional masih kokoh.
OJK menyebut afirmasi peringkat Baa2 menunjukkan kepercayaan lembaga pemeringkat global terhadap ketahanan ekonomi Indonesia. Ditopang pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat, disiplin kebijakan makro, serta stabilitas sektor jasa keuangan di tengah ketidakpastian global.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
OJK menilai kinerja ini menjadi bantalan penting di tengah tekanan jangka pendek yang tercermin dari penurunan outlook oleh Moody’s.
OJK memproyeksikan prospek ekonomi nasional tetap positif dan berkelanjutan, ditopang permintaan domestik yang solid, peran sektor keuangan yang stabil, serta kesinambungan agenda reformasi struktural.
Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan fokus otoritas pada penguatan stabilitas dan pendalaman pasar keuangan.
“Ke depan, OJK akan secara konsisten menjalankan Program Prioritas 2026 dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, serta pendalaman pasar keuangan secara terukur. Seluruh agenda tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung pembiayaan Program Prioritas Pemerintah, serta memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor,” ujar Friderica, di Jakarta, Jumat (6/2).
OJK menilai penempatan Indonesia pada posisi relatif lebih baik dibandingkan negara sekelasnya mencerminkan kepercayaan terhadap kapasitas kebijakan nasional.
Otoritas juga menegaskan dukungan penguatan koordinasi lintas lembaga untuk memastikan respons kebijakan yang lebih selaras.
Sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK menegaskan akan memperkuat sinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait guna menjaga stabilitas sistem keuangan serta memperluas dukungan pembiayaan pembangunan jangka menengah dan panjang. (*) Ranu Arasyki Lubis