Oleh Agus Somamihardja, pemerhati ekologi manusia dan penggerak kemandirian pangan berbasis bahan pangan lokal, serta Alumnus Asian Institute of Technology (AIT) dan Institut Pertanian Bogor (IPB).
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak pernah sepi dari kritik masyarakat. Sejumlah laporan publik menyoroti persoalan efektivitas, tata kelola, hingga potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Di saat yang sama, publik dikejutkan oleh kasus tragis seorang siswa yang mengakhiri hidupnya, diduga mengalami tekanan akibat keterbatasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sekolah.
Berita ini direspons oleh Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto dengan menyurati UNICEF. Tiyo meminta perhatian atas persoalan kemanusiaan tersebut.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana program MBG beranggaran ratusan triliun dapat berjalan, sementara kebutuhan dasar pendidikan lain masih belum terpenuhi?
Program MBG menyerap sekitar Rp335 triliun, sekitar 44,2 persen dari total anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 yang mencapai Rp769 triliun.
Secara normatif, tujuan MBG mulia. Gizi menentukan kesehatan dan kesiapan belajar anak. Namun, anggaran selalu berbicara tentang prioritas. Setiap rupiah memiliki biaya alternatif. Apa yang tidak didanai sama pentingnya dengan apa yang didanai.
Insentif Politik dan Daya Tarik Program Populer
Dalam An Economic Theory of Democracy (1957), Anthony Downs menjelaskan bahwa politisi dalam sistem elektoral cenderung memilih kebijakan yang cepat terlihat dan langsung dirasakan publik.
MBG, sebagai program distribusi besar dengan visibilitas luas, secara politik sangat rasional.
Namun, tujuan politik dan tujuan pembangunan tidak selalu identik. Jika MBG berhenti sebagai distribusi konsumsi tanpa integrasi dengan sistem produksi pangan nasional dan penguatan ekonomi lokal, maka ia berisiko menjadi kebijakan populer tetapi tidak transformatif.
Perbedaan mendasarnya terletak pada horizon waktu dan desain kelembagaan. Kebijakan yang berorientasi elektoral cukup menghasilkan dampak jangka pendek dan simbol kehadiran negara.
Sebaliknya, kebijakan pembangunan harus dirancang untuk memperkuat kapasitas produksi, memperbaiki struktur ekonomi, dan menciptakan efek berganda jangka panjang. Tanpa integrasi tersebut, anggaran besar dapat habis dalam siklus konsumsi tahunan tanpa meninggalkan fondasi ekonomi yang lebih kuat.
Demokrasi dan Kapasitas Analitis Warga
Robert A. Dahl dalam Polyarchy: Participation and Opposition (1971), menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup dengan partisipasi prosedural. Ia membutuhkan kapasitas analitis warga untuk memahami kebijakan dan mengawasi kekuasaan.
Kritik terhadap MBG dan laporan penyimpangan adalah tanda partisipasi substantif. Tanpa kemampuan membaca struktur fiskal dan mengevaluasi outcome kebijakan, partisipasi dapat berubah menjadi formalitas.
Partisipasi substantif menuntut transparansi data, keterbukaan anggaran, dan ruang evaluasi yang rasional. Warga tidak hanya menerima kebijakan sebagai pemberian, tetapi berhak menilai efisiensi, efektivitas, dan dampaknya terhadap struktur sosial-ekonomi.
Dalam konteks MBG, kapasitas analitis publik menentukan apakah program tersebut benar-benar memperbaiki kualitas gizi sekaligus memperkuat sistem pangan nasional? Atau sekadar berjalan sebagai rutinitas administratif tanpa transformasi struktural.
Dalam Pedagogy of the Oppressed (1970), Paulo Freire membedakan antara pendidikan yang membebaskan dan pendidikan yang menyesuaikan.
Dalam konteks MBG, pendidikan kritis berarti berani bertanya: apakah anggaran besar menghasilkan dampak gizi yang terukur? Apakah kebocoran dapat diminimalkan? Apakah program memperkuat ketahanan pangan nasional?
Pendidikan yang membebaskan tidak berhenti pada penerimaan bantuan, tetapi mendorong kesadaran atas struktur di balik kebijakan. Ia melatih warga untuk memahami relasi antara anggaran, kekuasaan, dan distribusi sumber daya.
Tanpa kesadaran tersebut, kebijakan publik mudah diterima sebagai kebaikan administratif semata. Dengan kesadaran kritis, masyarakat mampu menilai apakah suatu program benar-benar memberdayakan atau sekadar memelihara ketergantungan.
Risiko Kebijakan Populer tetapi Tidak Efisien
Jason Brennan dalam Against Democracy (2016), mengingatkan bahwa demokrasi dapat menghasilkan keputusan kurang optimal ketika literasi kebijakan publik rendah. Program sebesar MBG membutuhkan transparansi dan pengawasan berbasis data agar tidak hanya populer, tetapi benar-benar efektif.
Tanpa akses terhadap data terbuka mengenai efektivitas gizi, efisiensi distribusi, serta potensi kebocoran anggaran, ruang publik mudah dipenuhi oleh persepsi dan narasi simbolik.
Brennan menekankan bahwa kualitas keputusan kolektif sangat bergantung pada kualitas informasi yang tersedia dan kemampuan warga untuk memahaminya.
Dalam konteks MBG, transparansi bukan sekadar tuntutan administratif, tetapi prasyarat agar kebijakan besar dapat dinilai secara rasional dan diperbaiki secara berkelanjutan.
Ketahanan Pangan dan Institusi Inklusif
Dalam Why Nations Fail (2012), Daron Acemoglu dan James Robinson menjelaskan bahwa kemajuan bangsa ditentukan oleh institusi inklusif yang memperluas kapasitas produksi masyarakat, bukan sekadar mendistribusikan bantuan. Institusi yang inklusif menciptakan insentif bagi produktivitas, inovasi, dan partisipasi ekonomi yang luas.
Jika pengadaan bahan pangan MBG berasal dari petani lokal dan melibatkan koperasi serta UMKM sekitar sekolah, maka distribusi berubah menjadi pemberdayaan. MBG dapat menjadi instrumen ketahanan pangan nasional.
Perbedaannya terletak pada desain kelembagaan. Tanpa integrasi produksi lokal, MBG berfungsi sebagai belanja konsumsi tahunan. Dengan integrasi petani, koperasi, dan rantai pasok daerah, MBG menjadi penggerak ekonomi desa, memperkuat basis produksi pangan domestik, dan mengurangi ketergantungan impor.
Dalam kerangka institusi inklusif, kebijakan publik bukan hanya mengalirkan anggaran, tetapi membangun kapasitas ekonomi yang berkelanjutan.
APBN adalah pilihan moral dan politik. Memberi makan anak adalah tanggung jawab utama orang tua. Namun, menciptakan kesempatan kerja dan sistem ekonomi yang adil agar setiap keluarga mampu memenuhi kebutuhan anak-anaknya adalah mandat negara.
Pertanyaannya bukan apakah MBG penting. Namun, apakah ia dirancang untuk sekadar populer, atau untuk memperkuat fondasi ekonomi dan demokrasi bangsa?
Bangsa besar tidak hanya memberi makan generasinya. Ia membangun sistem yang membuat generasi itu mampu berdiri sendiri. (*)