Jakarta – Dalam rangka mencegah persebaran iklan dan konten hoax terkait politik, perusahaan induk Facebook, Meta, melarang segala bentuk iklan atau konten politik yang menggunakan produk kecerdasan buatan (AI) generatif. Hal ini sekaligus diperuntukkan untuk mencegah peredaran konten yang menyesatkan selama masa pemilu.
Meta yang juga adalah perusahaan induk untuk aplikasi WhatsApp dan Instagram, sebelumnya tidak merilis larangan khusus soal penggunaan AI. Namun, penggunaan konten hasil rekayasa AI harus tunduk kepada regulasi Meta mengenai larangan konten iklan yang telah dinyatakan sebagai konten hoax.
Meta dalam beberapa minggu ini sudah menyediakan akses ke teknologi AI untuk publik, khususnya mereka yang bekerja di bidang digital advertising. Teknologi AI itu membuat publik bisa menciptakan latar belakang iklan secara otomatis, memodifikasi gambar dan merancang banyak variasi terhadap sebuah iklan dengan hanya mengetik perintah teks. Targetnya, akses teknologi AI itu bakal dibuka ke masyarakat luas di seluruh dunia pada tahun depan.
Dikutip dari Reuters, regulasi tegas Meta tersebut adalah kebijakan yang paling signifikan sejak kemunculan ChatGPT yang membuat perusahaan teknologi global ramai-ramai mengembangkan teknologi AI masing-masing.
Berbeda dengan Meta yang melarang penggunaan AI untuk konten politik, Google justru tidak merilis larangan penggunaan AI untuk konten politik. Perusahaan iklan digital terbesar global itu lebih memilih untuk menerapkan sistem blokir terhadap “kata kunci politik” dalam perintah AI.
Google juga dikabarkan bakal merilis kebijakan yang mewajibkan iklan politik untuk mengungkapkan penggunaan “konten sintesis yang tidak otentik tetapi menggambarkan peristiwa atau orang dengan tampilan realistis.”
Dua perusahaan teknologi lainnya, yakni Snap dan TikTok melarang total iklan politik di platformnya. Sedangkan aplikasi X yang sebelumnya bernama Twitter belum menyediakan penggunaan teknologi AI ke pengguna.
Salah satu petinggi Meta, Nick Clegg, sempat mewanti-wanti bahaya dari penggunaan AI untuk kepentingan kampanye politik di masa pemilu. Bahkan, Nick meminta perusahaan teknologi dan pemerintah untuk bersiap menghadapi disrupsi penggunaan AI dalam kampanye pemilu, khususnya dalam bentuk konten yang dibagikan dari satu media sosial ke media sosial lainnya.
Nick sebelumnya pernah berujar bahwa pihaknya bakal memblokir penggunaan Meta AI untuk membuat gambar realistis menyerupai foto yang menggambarkan tokoh publik. SW