Oleh Karnoto Mohamad, Wakil Pemimpin Redaksi Infobank
PENGELOLAAN badan usaha milik negara (BUMN) memasuki babak baru. Seluruh perusahaan BUMN akan berada dalam naungan Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Dana Anagata Nusantara (Danantara) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025.
Danantara digadang-gadang Prabowo bakal menjadi salah satu sovereign wealth fund (SWF) terbesar di dunia sekaligus sebagai mesin baru untuk menggerakan pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 8 persen sebagaimana janji politik saat kampanye.
Pertumbuhan ekonomi masih dalam ancaman stagnasi di level 5 persen. Pada 2025, bahkan bisa melambat di bawah 5 persen, karena konflik geopolitik dunia ditambah kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memicu perang dagang sehingga membuat prospek ekonomi global menjadi suram.
Menurut Infobank Institute, pada 2025 ekonomi Indonesia dihadang oleh kabut gelap yang berasal dari beberapa hal. Satu, konflik geopolitik dunia ditambah kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memicu perang dagang sehingga akan menekan pasar ekspor.
Dua, lemahnya daya beli masyarakat karena sempitnya kesempatan kerja akibat melemahnya kinerja industri manufaktur hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus terjadi. Bangkrutnya Sritex yang memiliki 10.669 pegawai akan menambah angka pengangguran baru. Pada 2024, jumlah PHK membengkak menjadi 77.965 orang, meningkat dari 64.855 juta pada 2023 dan 25.114 orang pada 2022.
Tiga, rendahnya daya dorong fiskal karena dari anggaran Rp3.621,3 triliun, sebagian besar atau Rp1.350 triliun digunakan untuk membayar cicilan utang dan bunganya. Pemangkasan anggaran belanja Kementerian/Lembaga hingga senilai Rp306 triliun pun telah membawa dampak negatif ke sektor riil, terutama yang banyak bergantung dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Lantas, mampukah Danantara menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi dan menepis kabut yang sedang menghadang ekonomi Indonesia tahun ini?
Tidak faktor pendongkrak yang akan memperkuat mesin-mesin pertumbuhan ekonomi 2025, selain program makan bergizi gratis dan 3 juta rumah. Pada 2024, ketika ada belanja pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah saja, pertumbuhan ekonomi melambat ke 5,03 persen, atau lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi 5,31 persen pada 2023.
Sementara, Danantara yang menerima suntikan dana efisiensi belanja K/L akan ditambah setoran deviden BUMN tahun ini tidak akan membuahkan hasil dalam jangka pendek. Untuk jangka panjangnya tergantung proyeknya. Bisa rugi, bisa untung.
Kalau kerugian dari unit bisnis Danantara bukan karena kesalahan atau kerugian direksi, instansi penegak hukum tidak bisa melakukan pemeriksaan atau tindakan hukum. Kalau untung, apakah bisa menciptakan multiplier effect dan meningkatkan kelas menengah, atau hanya menguntungkan segelintir orang saja.
Lalu, apakah aset BUMN yang akan dikelola Danantara sebesar yang disebut-sebut mencapai Rp15.000 triliun? Sebab, ada utang besar yang harus ditanggung BUMN. Menurut data Kementerian BUMN per 2024, total aset BUMN sebesar Rp10.950 trliun dengan utang yang mencapai Rp7.440 triliun. Setelah dikurangi utang, maka asset bersih BUMN hanya Rp3.560 triliun. Jika menghitung jatuhnya saham BUMN dan risk assessment, nilainya bisa lebih rendah lagi.
Tantangan berikutnya adalah tak semua perusahaan BUMN berapor biru. Kalau kinerja BUMN sebagai unit bisnis di bawah Danantara tidak diperbaiki, maka sulit bagi Danantara untuk mengakses sumber daya keuangan dari pasar. Alih-alih menjadi solusi sumber daya negara untuk mendapatkan dana pembangunan dari luar APBN, Danantara justru harus bekerja keras memperbaiki kinerja dan neraca BUMN yang tertimbun utang.
Seperti apa masa depan BUMN setelah pindah ke bawah naungan Danantara? Mampukah Danantara menjadi Soverign Wealth Fund terbesar di dunia seperti dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto? Bagaimana sektor keuangan dan perbankan menembus “kabut gelap” tahun 2025? Simak juga brand-brand terbaik di sektor keuangan, BUMN, dan otomotif di Majalah Infobank Nomor 563 Maret 2025.