Jakarta – Ini kabar gembira untuk para pekerja di sektor informal yang belum memiliki rumah. Mulai tahun 2023, perbankan akan membuka akses kepada para “pekerja tanpa slip gaji” ini untuk mengajukan kredit kepemilikan rumah (KPR) dengan beberapa pilihan skema. Wow, keren. Bank apa saja ya?
Adalah fakta bahwa masih banyak pekerja di sektor informal yang belum memiliki rumah. Selain faktor daya beli, tidak adanya akses bagi masyarakat di kelompok ini untuk membeli rumah secara kredit melalui perbankan, menjadi penyebab utama.
Apalagi, mayoritas masyarakat Indonesia masih menggunakan skema KPR untuk membeli rumah. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), per triwulan I 2022, hanya 21,79% masyarakat yang membeli rumah secara tunai bertahap. Sebagian besar, yakni 69,54%, menggunakan skema KPR dari perbankan.
Ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Sebab, sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja di sektor informal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per Agustus 2022, pekerja di sektor informal di Indonesia sebanyak 80,24% atau setara 59,31% dari total penduduk yang bekerja di dalam negeri yang sebanyak 135,3 juta orang.
Hanya 55,06 juta jiwa atau 40,69% penduduk Indonesia yang bekerja di sektor formal, seperti di kantor pemerintahan, kantor swasta, pabrik, dan tempat berkerja lainnya dengan salary tetap bulanan. Kelompok masyarakat inilah yang selama ini sudah mendapatkan akses perbankan untuk membeli rumah dengan skema KPR.
Sementara, para pekerja di sektor informal, seperti pedagang kakilima, pengasong, petani, pedagang keliling, buruh harian, kuli proyek, tukang ojek, pekerja seni, pekerja freelance, youtuber, dan sejenisnya, tidak memiliki akses untuk mendapatkan layanan KPR. Upah atau pendapatan mereka yang fluktuatif setiap bulannya menjadi pertimbangan utama perbankan, sehingga sulit mendapatkan pembiayaan.
Ini bagian dari mitigasi risiko perbankan untuk mengantisipasi kredit macet. Pekerja sektor informal dinilai tidak memiliki catatan terkait kemampuan finansial mereka. Sehingga sulit menilai layak tidaknya seorang pekerja sektor informal untuk mendapatkan fasilitas KPR. Apalagi, membeli rumah dengan skema KPR memerlukan tenor panjang.
Maka itu, menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi pekerja di sektor informal ketika Bank Tabungan Negara (BTN) membuka kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan pembiayaan perbankan saat akan membeli rumah. Bagi para pekerja “tanpa slip gaji”, kabar ini bagaikan durian runtuh. Sebab, kapan lagi pekerja serabutan dan pedagang kakilima, seperti pedagang mainan lato-lato, bisa beli rumah secara kredit?
Sementara, bagi BTN, selain akan tercatat sebagai bank pelopor KPR bagi pekerja sektor informal, kebijakan ini akan menjadi salah satu milestone penting dalam perjalanan panjang bank yang selama ini fokus memberikan pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Kita menyadari, masih banyak pekerja di sektor informal yang bahkan untuk mendapatkan uang muka (down payment/DP) pun sulit. Mau mencicil, penghasilannya masih sedikit. Nah, untuk itu, ada skema-skema yang membantu mereka,” ujar Direktur Utama BTN, Haru Koesmahargyo, kepada The Asian Post, bulan lalu.
Selama ini, sebetulnya pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk membantu MBR memiliki rumah yang layak huni melalui KPR. Sedikitnya, ada lima skema program yang sudah dijalankan, yakni Program Satu Juta Rumah, Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Program Subsidi Bantuan Uang Muka, Program Kredit Kepemilihan Rumah Subsidi Selisih Bunga (KPR SSB), dan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
Sebagai bank BUMN, BTN pun sudah seiring sejalan dengan pemerintah untuk menjalankan kelima program untuk membantu MBR mendapatkan hunian yang layak tersebut. Khusus untuk pekerja sektor informal, program KPR BP2BT menjadi program yang bisa membantu mereka mengatasi persyaratan administrasi terkait pencatatan keuangan.
Sebagai pilot project program KPR BP2BT, BTN menggandeng Gojek dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi). Dua komunitas ini memiliki pekerja informal mencapai jutaan orang. Skemanya cukup simpel. Anggota komunitas yang ingin mengajukan KPR B2BT cukup membuka rekening dan menabung di BTN selama tiga bulan. Nanti BTN yang akan melakukan screening apakah mereka sudah layak diberi KPR atau belum berdasarkan tabungan mereka.
Selain skema KPR BP2BT, BTN juga telah meluncurkan program KPR BTN Rent To Own (RTO). Konsep ini menggunakan mekanisme sewa untuk membantu masyarakat memiliki rumah dalam jangka waktu tertentu dan memberikan pilihan untuk memiliki rumah dengan cara kredit di masa akhir sewa.
Nantinnya, screening untuk konsumen yang akan mengambil program KPR BTN RTO, dilakukan oleh pihak provider. “Dari provider screening di depan setelah tiga tahun dilihat lancar apa tidak, karena akan dipermudah persetujuan KPR-nya,” ujar Direktur Consumer BTN, Hirwandi Gafar, kepada wartawan, beberapa waktu lalu.
Untuk menjalankan program ini, BTN menggandeng dua RTO Provider, yaitu CicilSewa dan TapHomes. Kedua provider ini sudah memiliki kerjasama dengan banyak developer, dan memiliki pilihan hunian yang banyak dan bervariasi untuk ditawarkan ke konsumen.
Dengan program KPR untuk pekerja sektor informal ini, selain membantu pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan hunian layak, BTN juga berpotensi mendulang cuan. Ada potensi dana pihak ketiga (DPK), khususnya tabungan dan giro (CASA), yang masuk ke kas BTN dengan akuisisi nasabah baru yang akan mengajukan KPR. Itu belum termasuk margin KPR dan fee based income yang kelak akan didapat dari nasabah-nasabah baru sektor informal tersebut.
Berdasarkan data The Asian Post Reseach, kinerja BTN di tahun 2022 tumbuh signifikan. Per akhir November 2022, DPK mengalami peningkatan 7,38% menjadi Rp321,83 triliun. Struktur DPK juga membaik. CASA tumbuh 25,90%, sementara deposito yang tergolong dana mahal turun 5,36%. Hal ini berimbas pada penurunan beban bunga sebesar 19%.
Sementara itu, pendapatan bunga BTN meningkat sebesar 3,87% menjadi Rp 23,33 triliun. Hal ini ditopang oleh peningkatan kredit dan pembiayaan syariah sebesar 8,09% menjadi Rp 295,58 triliun pada akhir November 2022. Secara keseluruhan, pendapatan bunga bersih (NII) BTN naik 28,84% menjadi Rp13,84 triliun.
Meningkatnya kinerja keuangan bank yang sedang berulang tahun ke-73 di bulan Februari 2023 ini berhasil mendongkrak perolehan laba tahun berjalan hingga 41,51%. Jika program KPR pekerja informal sudah berjalan secara masif, bukan tidak mungkin tahun ini aset BTN akan menembus Rp500 triliun. (*)
Penulis: Darto Wiryosukarto